Ada 9 Bacaleg Dinyatakan TMS oleh KPU, Sekretaris DPD Partai Berkarya Lapor Panwaslu

sekretaris DPD Partai Berkarya, Adang Dwi Widagdo

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Ada 9 bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Berkarya yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, membuat pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Jombang, mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang.

Kedatangan pengurus DPD Partai Berkarya ini dalam rangka untuk, mangajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang pasca penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS).

“Sudah saya ajukan tadi dan sudah mendapatkan nomer registrasi,” ujar Sekretaris DPD Partai Berkarya Jombang, Adang Dwi Widagdo, pada sejumlah jurnalis, Selasa (14/8/2018).
Masih menurut penjelasan Adang, pengajuan permohonan sengketa dilakukan setelah adanya beberapa poin yang belum sepaham antara parpol dengan KPU mengenai soal ijazah.

Baca:  PWI Ponorogo Terbentuk, Ketua Terpilih Aklamasi

“Jadi bukan tidak sepakat menyeluruh ya. Kalau yang TMS karena memang krusial sesuai aturan baku seperti keterangan pengadilan, SKCK, kesehatan kita sepakat dan memang tidak bisa ditawar lagi. Namun soal ijazah kita masih belum sepaham, masih beda penafsiran. Untuk itu kita meminta Panwaslu untuk memediasi,” terangnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Komisioner Panwaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur mengatakan, setiap peserta pemilu memang dapat memohonkan sengketa proses atas dikeluarkannya keputusan KPU dalam kaitannya tahapan pemilu.

“Setiap para pihak peserta pemilu berhak memohonkan upaya penyelesaian sengketa proses, atas dikeluarkannya keputusan KPU dalam kaitannya dalam tahapan pemilu. Karena undang – undang menjamin itu,” kata Udi.

Baca:  Bekuk Pengedar Pil di Jombang, Polisi Amankan 1.504 Butir Pil Dobel L

Disinggung mengenai upaya yang dilakukan sekretaris DPD Partai Berkarya, Udi mengatakan akan segera merapatkan mengenai data yang sudah masuk pada Help Desk Panwaslu Kabupaten Jombang. “Akan kita rapatkan, kalau hari ini hal yang dipermohonkan sudah masuk, itu nanti kami akan segera tindaklanjuti,” pungkasnya.

Sementara itu Komisioner Bidang Teknis KPU Jombang, M. Dja’far mengatakan bahwa setiap partai politik mempunyai hak dan ruang untuk melakukan upaya gugatan pada penetapan DCS oleh KPU, namun hal itu harus melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang.

“Menggugat itu hak Parpol, jadi memang ada ruang untuk keberatan dari partai. Dan itu nanti ada upaya mediasi oleh Panwaslu, dan apa yang menjadi keputusan panwas akan kita jalankan,” tukas Dja’far.(elo)

Baca:  Ketua DPC PDIP Jombang Diminta Mundur oleh PAC