Pelantikan Bupati Terpilih Jombang, Masih Proses di Mendagri dan Tunggu Izin Dari Presiden

Ketua DPRD Jombang, Joko Triono saat ditemui sejumlah jurnalis usai rapat paripurna

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih hasil pilkada Jombang kemarin, Hj Mundjidah Wahab-Sumarambah, masih dalam proses pengajuan, dan masih menunggu izin dari presiden. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah aturan yang sudah menjadi ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).

“Kita sudah mengajukan untuk pelantikan sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 24 September 2018, tetapi kembali lagi kita ini masih dalam tahap pengajuan. Untuk sampai dengan hari ini kemendagri masih memproses, dalam arti masih diajukan lagi ke Presiden,” ungkap Ketua DPRD Jombang, Joko Triono, pada sejumlah jurnalis, Kamis (16/8/2018).

Masih menurut penjelasan Joko, selain itu pihak Mendagri juga, telah menyusun rencana pelantikan kepala daerah hasil dari Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) 2018, menjadi beberapa tahap.

“Karena Mendagri ini sudah menjadwal, dan tidak berani merubah jadwal itu, sehingga harus ada izin dari Presiden. Dan jadwal pelantikan yang pertama tanggal 20 September, dengan tanggal 20 Desember, sedangkan Jombang ikut yang tanggal 20 Desember,” kata Joko.

Baca:  Terduga Teroris Ditangkap di Depan Kios Kacamata Miliknya

Untuk tahap awal, lanjut Joko, pelantikan untuk Jombang, masuk dalam jadwal pelantikan tanggal 20 Desember. Sedangkan masa berakhir jabatan Bupati Jombang, periode 2013-2018, yakni pada tanggal 24 September.

“Sehingga kami tetap memohon pada Mendagri, apabila diizinkan kita minta untuk diadakan pelantikan pada tanggal 24 September nanti. Tapi kembali lagi itu bukan wewenang saya, kalau Pak Presiden mengizinkan tidak menutup kemungkinan akan dilantik pada tanggal 24 September,” terang Joko.

Ketika ditanya, apakah diperbolehkan pelantikan Bupati Jombang itu, dilaksanakan pada tanggal 20 September, Joko mengatakan bahwa jika Jombang diajukan pelantikannya pada tanggal 20 September, jelas hal itu tidak diperbolehkan, karena masa berakhirnya Bupati Jombang itu tanggal 23 September. Dan sesuai aturan Mendagri, hal itu jelas tidak diperbolehkan.

“Kalau 20 September memang gak boleh, karena masih ada 4 hari yang belum selesai, bahkan satu hari saja, Mendagri tidak memperbolehkan, dan hal itu harus sesuai dengan jadwal. Ini nanti ada konsekwensi hukumnya, artinya itu belum 5 tahun, masa jabatan Bupati itu 5 tahun, kurang satu hari saja gak boleh,” papar Joko.

Baca:  Forkopimda Jombang Ikuti Launching Implementasi INPRES No 6 Tahun 2020 Melalui Vicon

Namun jika pelantikan dilakukan pada tanggal 24 September, lanjut Joko, hal itu masih bisa dimungkinkan, dengan catatan mendapat izin dari presiden. Dengan demikian untuk pelaksanaan pelantikan Bupati Jombang terpilih, pada tanggal 24 September, Mendagri masih belum memberi keputusan.

”Kalau tanggal 24 September, itu masih bisa dimungkinkan pelantikannya, tapi harus mendapat izin dari Presiden. Hingga saat ini Mendagri belum berani memutuskan tanggal 24 September ada pelantikan, jadi keputusan Mendagri, ya sesuai jadwal yaitu tanggal 20 Desember,” ujar Joko.

Ditanya lebih lanjut jika nanti pelantikan Bupati Jombang terpilih, dilakukan pada tanggal 20 Desember, lantas bagaimana solusi untuk mengatasi kekosongan jabatan Bupati di Jombang, Joko menegaskan bahwa, jika memang nanti pelantikan dilakukan pada tanggal 20 Desember, tentu nanti Jombang akan di isi oleh Pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat sementara (Pjs), tergantung keputusan dari Gubernur.

“Kalau diputuskan 20 Desember ya gak apa-apa, ya kita lanjutkan. Saya gak tau kan itu wewenang Gubernur untuk mengisi Plt atau Pjs. Cuman harapan kita kenapa harus seperti itu, kalau memang bisa dilantik tanggal 24 saja kan selesai, tetapi hal ini kan tidak semudah yang saya bayangkan, karena Mendagri sudah menjadwalkan adanya pelantikan serentak itu, dan itu sudah dianggarkan juga, sehingga menunggu hasil Mendagri izin ke Presiden,” tukas Joko.

Baca:  Ratusan PengendaraTerjaring Razia Gabungan PSBB di Sidoarjo, 5 Orang Reaktif Rapid test

Dikonfirmasi secara terpisah, Bupati Jombang terpilih, Hj Mundjidah Wahab, mengenai proses pelantikan, pihaknya menuturkan bahwa hari ini ada rapat mengenai pelantikan. “Hari ini ada rapat ke Provinsi, untuk persiapan pelantikan. Dari pemerintahan dan Kabag Umum, ya tunggu aja hasilnya bagaimana,” terang Mundjidah.

Selain itu Mundjidah juga menjelaskan bahwa pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah, berharap agar pelantikan ini bisa dilakukan secepatnya, agar di Jombang tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan.

“Selama ini baik DPRD maupun pemerintah daerah mintanya untuk secepatnya selesai, tanggal 23 habis tanggal 24 nya kalau bisa langsung, biar tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan,” pungkas Mundjidah.(elo)