Dugaan Pungli Trotoar di Even Pesta Rakyat Trenggalek 2018

pedagang di trotoar ini yang diduga dimintai oknum panitia dengan tarif Rp300 Ribu per 3 meternya dan dibolehkan menempati tempat untuk berjualan di even Pasar Rakyat HUT ke 73 RI dan HarJad ke 824 Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Perhelatan  Pesta Rakyat dalam rangka peringatan HUT Ke-73  Kemerdekaan Republik Indonesia  dan Hari Jadi (Harjad) ke- 824 Kabupaten Trenggalek diduga ada  jual-beli atau pungli  ruas trotoar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dari hasil investigasi dilapangan, per 3 meter trotoar dijual dengan harga Rp 300 Ribu selama Pesta Rakyat berlangsung.

Padahal penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi ataupun kepentingan lain.

Baca:  Disperinaker Trenggalek Marah Tahu Ada Pekerja Dibayar Dibawah UMK

Hal itu sebagaimana disampaikan Kapolres Trenggalek, AKBP Didit Bambang Wibowo melalui Kasatlantas Polres  AKP Riki Tri Dharma.

“Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan,” jelas AKP Tri Dharma saat dikonfirmasi, Senin(20/8/2018).

Lebih lanjut dikatakannya, dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Artinya, sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Baca:  Bupati Trenggalek Serahkan 81 SK Purna Tugas PNS di Lingkup Pemkab

“Fungsi trotoar pun ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP) tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 34 ayat (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Hal ini berarti, fungsi trotoar tidak boleh diselewengkan dengan cara apapun, termasuk dimiliki secara pribadi atau untuk kepentingan tertentu dengan alasan apapun karena trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki,” imbuhnya.

Dikatakannya, ada dua macam sangsi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki, berupa pidana dan denda negara.

“Dua sangsi akan menerpa pihak yang menyalahgunakan trotoar, baik pidana maupun denda,” tandasnya.

Sementara pihak yang telah membayar oknum, sebut saja inisial NH , warga setempat, mengaku  pihaknya dimintai oknum yang mengatasnamakan panitia untuk membayar Rp 300 Ribu dan bisa menempati trotoar di seputaran Alun-alun.

Baca:  Kakek di Trenggalek Ini Nekat Curi Hp

“Kita membayar dan dikasih kuitansi serta berstempel panitia,” tandasnya.

Di lain pihak, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui  Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SatpolPP dan Damkar) sebagai pengawal dan penegak Perda terkesan lepas tangan terkait masalah tersebut. Indikasi tersebut dapat dilihat dari statemen KasatpolPP dan Damkar, Ulang Setiyadi.

“EO menguasai kawasan jalan seputar aloon-aloon, jalan Ahmad Yani dan jalan Panglima Sudirman termasuk trotoarnya. Saya tidak tahu menahu terkait sewa atau jual beli itu, semua merupakan wewenang serta urusan Badan Keungan Daerah (Bakeuda) om,” pungkasnya. (ham)