Banyak Usulan yang Masuk di PAK 2018, Termasuk Usulan dari Dewan Sendiri

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM :Program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100% untuk SMP dipastikan masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2018. Selain program itu, program pelayanan e-KTP di setiap kecamatan, juga masuk dalam pembahasan perubahan anggaran tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, usai rapat paripurna penyampaian penjelasan PAPBD Jombang 2018, di gedung DPRD Jombang, Selasa (21/8/2018).

“Jadi masuk di usulannya Diknas, untuk pelaksanan UNBK 100%, termasuk program Pemerintahan Kabupaten Jombang untuk pelayanan masyarakat, termasuk e-KTP, pembuatan surat akte kelahiran, sekarang bisa dilayani di kecamatan, tidak harus ke Kabupaten,” ujar Mundjidah, pada sejumlah jurnalis.

Masih menurut penjelasan Mundjidah, perubahan anggaran ini sesuai dengan aturan yang berlaku, dan disahkan dengan undang-undang yang menjadi payung hukumnya.

Baca:  Warga Sumenep Tewas di TKP Setelah Terlibat Penganiayaan

“Perubahan ini di sahkan oleh undang-undang dan peraturan, jadi kita sudah melakukan semua apa yang menjadi payung hukum yang diputuskan baik itu dari Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Gubernur,” tukas Mundjidah.

Sementara itu, menurut Ketua DPRD Jombang, Joko Triono, selain adanya usulan dari pemerintah kabupaten, dalam perubahan anggaran APBD kali ini, juga terdapat usulan dari sejumlah anggota DPRD, yang kemarin melakukan serap aspirasi.

“Kita memang mengusulkan karena, DPRD itu setiap serap aspirasi kan punya usulan dari masyarakat, sehingga kita usulkan lagi pada Bupati, untuk diakomodir menjadi usulan yang bisa dimasukkan melalui PAK APBD,” terang Joko.

Usulan ini, lanjut Joko, karena masih banyak teman-teman di DPRD yang maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) di tahun 2019, dan berharap untuk jadi.

Baca:  PKS Serahkan 3 Rekom Terakhir dari 19 Pilkada di Jatim

”Banyak teman-teman yang ingin jadi lagi, dan mohon maaf teman-teman juga ada yang menjajikan konstituen untuk mushola atau masjid dan lain sebagainya, sehingga kita usulkan pada Bupati untuk direalisasikan pada PAK ini,” kata Joko.

Untuk mengantisipasi usulan yang tumpang tindih dan melebihi kemampuan APBD, maka setiap usulan dari DPRD dilakukan penentuan skala prioritas.

“Sedangkan untuk besaran nilai, kemarin itu kalau dibiarkan mohon maaf nanti usulan tiap anggota Dewan kan berbeda, semisal ada yang 500, ada yang 1 Milyard, kan banyak, akhirnya dibatasi usulan maksimal 300, untuk satu anggota Dewan,” papar Joko.

Saat ditanya apakah saat ini sejumlah anggota DPRD Jombang, sudah mengajukan usulan tersebut, Joko mentakan bahwa saat ini sejumlah anggota dewan sudah mengajukan usulan itu.

Baca:  Panglima TNI : Anggota TNI Harus Netral Dalam Pilkada

“Teman-teman saat ini sudah mengusulkan dengan proposal, melalui RKPD ke teman-teman eksekutif sesuai dengan tupoksinya. Dan saya juga menyarankan bahwa usulan teman-teman harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Joko.

Perlu diketahui, bahwa usulan dari anggota dewan yang kemarin melakukan serap aspirasi di sejumlah daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, di PAK APBD tahun 2018, mencapai 1,5 Milyard. Tapi, tidak semua anggota DPRD Jombang, mengajukan usulan di PAK tahun ini.(elo)