DLH Jombang Diminta Tegas oleh DPRD, Menyikapi Limbah B3 Di Watudakon

lokasi jalan yang diurug dengan limbah B3 di Desa Watudakon, Kesamben Jombang

JOMBANG, KANALINDONESIA. COM:  :Menyikapi masalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang dijadikan matrial urug, pembangunan jalan di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, diminta agar bertindak tegas menangani persoalan itu, oleh Komisi C DPRD Jombang.
Pasalnya, pembuangan limbah B3 secara sembarangan, sudah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolahan limbah B3, serta undang undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Kami sudah ketemu beberapa bulan lalu, tolong LH, para pengusaha jangan sekali-kali memberikan limbah itu. Karena itu dilarang, meskipun masyarakat membutuhkan. Sebab dampaknya yang sangat berbahaya pada lingkungan,” kata Ketua Komisi C DPRD Jombang, Miftakhul Huda, Sabtu (1/9/2018).

Masih menurut penjelasan Huda, seharusnya DLH mengundang dan melakukan pendataan maupun memberikan peringatan, untuk tidak serta merta memberikan limbah B3 pada masyarakat.

BACA: Jadi Polemik, Limbah B3 Yang Dipakai Jalan Sebagian Dibongkar dan Dikembalikan

“Tolonglah diundang dan didata para pengusaha itu, dan di warning agar tidak serta merta memberikan limbah B3 pada masyarakat. Meskipun, masyarakat itu sendiri yang meminta. Dan hal itu sudah pernah saya sampaikan pada teman-teman LH,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan ton limbah B3 digunakan sebagai jalan penghubung antar desa, serta sebagai penahan tanggul, oleh perangkat Desa setempat. Tak tanggung-tanggung limbah B3 yang dijadikan urug tersebut sekitar 700 meter lebih. Dan sangat berdekatan dengan pemukiman warga.

BACA: Warga di Sekitar Pengolahan Limbah B3, Berpotensi Terkena Gangguan Saluran Pernafasan

Usai mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan, serta mendapat teguran dari DLH, sebagian limbah B3 dibongkar oleh pengusaha. Dan hingga kini, belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat, pada pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas adanya pelanggaran peraturan pemerintah tersebut.(elo)