Komisi X DPR RI Beri Tunjangan Guru PNS dan Honorer selama 6 bulan

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto ke dua (kanan) bersama rombongan tengah lakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU), di tenda BNPB yang di jadikan ruang rapat pemerintah KLU untuk sementara, Selasa, (3/9/2018).

TANJUNG,KANALIDONESIA.COM: Rombongan Komisi X DPR RI lakukan  kunjungan kerja (Kunker) ke pemerintahan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kegiatan ini bertujuan untuk melihat langsung keadaan masyarakat Lombok pasca gempa.

“Dari 8 orang jumlah di bagian badan anggaran di DPR RI, yang hadir saat ini adalah 3 orang,” ungkapnya Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto, Selasa (3/9/2018) di tenda BNPB yang di jadikan ruang rapat pemerintah KLU untuk sementara.

Djoko menjelaskan, kegiatan ini juga sekaligus untuk menyerap apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang tinggal di Posko pengungsian.

Sebab selasa besoknya, sampai kamis akan diadakan rapat bersama Kementrian yang  bermitra dengan DPR RI Komisi X. Rapat ini juga bertepatan dengan jadwal pembahasan APBN perubahan.

“Muda-mudahan dengan adanya data langsung ini, kita akan maksimumkan pembahasan anggaran yang menjadi bagian yang diprioritaskan untuk korban gempa Lombok,” jelasnya.

Lanjut Djoko, adapun Kementrian yang bermitra dengan komisi X yakni, Kemendiknas Dikti dan Kementerian Pariwisata. Bersama Kementerian ini akan diadakan rapat tanggap bencana.

Sehingga menurutnya, apa yang menjadi masukan Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar dapat dijadikan pembahasan dalam rapat nantinya.

“Tentu jawabannya nanti berdasarkan hasil rapat ini,” katanya.

Lanjutnya, Kemendiknas Dikti juga sudah memastikan bangunan sekolah yang rusak berat, akan dirobohkan dan dibangun kembali paling lambat 1 tahun. Selama proses itu, belajar mengajar di sekolah akan tetap berlangsung di sekolah darurat.

Diakuinya, berdasarkan hasil laporan pemerintah KLU, kebutuhan tenda yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar saat sebanyak 1.700 tenda. Namun baru 20 unit yang sudah terpenuhi, sebab ini hanya sebagai percobaan dulu.

“Kekurangan ini akan kami koordinasikan kembali dengan Kementerian terkait untuk memastikan ketersediaan tenda bisa terpenuhi,” tegasnya.

Selain tenda, kebutuhan untuk sektor pendidikan juga akan diperhatikan. khususnya guru, selama 6 bulan ke depan akan di berikan tunjangan sebesar 1,5 juta per bulan untuk guru PNS, dan Rp 2 juta per bulan untuk guru honorer. Tunjangan ini dialokasikan kepada guru yang terdampak gempa di NTB, baik itu di KLU, Lotim, Lobar dan pulau Sumbawa.

“Dan ini akan mulai efektif berlakunya pada 1 Agustus 2018,” imbuhnya.

Kemendiknas Dikti juga melalui program bantuan untuk mahasiswa terdampak gempa. Akan membantu biaya pendidikan bagi 4000 mahasiswa on going dan 1000 orang mahasiswa baru, baik yang di perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang berada di Lombok atau luar daerah. Setiap mahasiswanya akan diberikan beasiswa sebesar Rp 2,4 juta kepada mahasiswa on going, untuk semester ganjil 2018/2019.

Namun, menyangkut jumlah penerimanya akan disesuaikan dengan kecukupan data terkini. Dan masih akan dilakukan evaluasi kembali. Sebab tidak hanya guru,  dosen di Lombok yang terdampak gempa akan di perhatikan juga. Hasilnya itu akan di putuskan dalam rapat yang akan digelar.

“Kita harap bulan Oktober nanti sudah bisa disalurkan sesuai janji Kementerian di DPR,” pungkasnya. (Idam)