PAD Turun, DPRD Kota Mojokerto Tuding BPRS Jadi Biangnya

foto : ist

KANALINDONESIA.COM :Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak lepas dari minimnya deviden dari PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, memaksa DPRD Kota Mojokerto  utnuk melakukan investigasi. Rencananya dewan akan memanggil, serta membentuk pansus mengemuka, seiring dengan tak terpenuhinya target deviden dari BUMD itu.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Mojokerto, Cholid Firdaus menjelaskan, munculnya masalah ini bermula ketika dewan membahas P APBD 2016 pada bulan lalu. Dari pembahasan ini, diketahui jika PAD Kota Mojokerto merosot, dimana faktor penentunya adalah minimnya deviden yang disumbangkan PT BPRS.

“Tak lama kemudian, kami memanggil direksi BPRS untuk menjelaskan masalah ini,” ungkapnya.(07/10/2016)

Dalam hearing (dengar pendapat) yang dilakukan Jumat (30/09) lalu, BPRS membeberkan laba dan deviden BUMD itu mulai 2012-2015. Dari penjelasan BUMD itu, diketahui jika selama jangka waktu itu, laba BUMD terus merosot. Terakhir pada 2015, laba BPRS hanya sekira Rp 600 juta saja. Dengan pembagian deviden sekira 50 persen dari laba, maka dana yang masuk PAD hanya Rp 300an juta.

Baca:  Makam Gus Dur Masih Tertutup untuk Peziarah

“Padahal, ada target deviden sebesar Rp 1,2 miliar. Namun dari BPRS tak merasa mendapat target dari pemkot,” tegasnya.

Minimnya deviden BPRS itu tak sebanding dengan penyertaan modal yang diberikan pemkot. Pada 2015 lalu, penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar, lalu meningkat jadi Rp 13 miliar. Pihaknya, lalu membandingkan dengan penyertaan modal di Bank Jatim yang mencapai Rp 18 miliar, dan deviden yang didapat sebesar Rp 3 miliar.

“Seharusnya bisa Rp 1 miliar, tapi hanya Rp 300 juta. Padahal, penyertaan modal malah naik,” paparnya.

Keheranannya bertambah, karena BPRS ternyata malah menambah dua cabang baru di Pasuruan dan Jombang, berinvestasi dana ke BPR lain dan mengalokasikan dana promosi sebesar Rp 500 juta. Ini dinilai dewan tak efektif, karena seharusnya BPRS fokus pada laba, bukan pada ekspansi.

Baca:  Pantai Damas Trenggalek Rekomended Menenangkan Diri 

“Apalagi, berdasarkan Capital Adequacy Ratio (CAR), BPRS tergolong bank sangat sehat dengan CAR 26 persen,” katanya.

Dengan kondisi seperti ini, pihaknya beserta anggota lain bakal memanggil lagi direksi BPRS pada pekan depan. Jika dalam hearing itu BPRS tak bisa menjelaskan secara gamblang, maka dewan bisa membentuk pansus.

“Tak hanya itu, dalam pembahasan APBD murni 2017 pada November, jika deviden ini minim, kemungkinan kami akan mencabut penyertaan modal itu,” pungkasnya.(elo)