Surat Edaran Kemenag Bukan Larangan, Tapi Hanya Menata Adzan Menggunakan Pengeras Suara

JOMBANG :Adanya surat edaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai aturan penggunaan pengeras suara, sempat membuat sejumlah masyarakat mempunyai tanggapan beragam. Bahkan ada pula yang beranggapan bahwa kementrian agama melarang adanya adzan yang menggunakan pengeras suara.

Banyaknya keberagaman tanggapan mesayarakat tersebut, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, angkat bicara dan berupaya memberikan memberikan pencerahan dengan adanya surat edaran itu.

Menurut Ketua MUI Jombang, KH Kholil Dahlan, aturan mengenai adzan menggunakan pengeras suara itu, sebenarnya sudah ada sejak dulu, di era pemerintahan presiden Soeharto, tepatnya di tahun 1974.

Dan tujuan dari aturan tersebut bukanlah berisi larangan adzan menggunakan pengeras suara, akan tetapi hanya sebatas menata cara adzan menggunakan pengeras suara.

“Tujuan dan kata-kata dalam peraturan itu, bukan melarang adzan pakai spiker (red : pengeras suara), tapi menata adzan pakai pengeras suara,” ujar KH. Kholil, pada sejumlah jurnalis, Kamis (6/9/2018).

Masih menurut penjelasan KH Kholil Dahlan, yang di tata dalam surat edaran tersebut, bukanlah mengenai adzan, akan tetapi pada asesorisnya, karena perkara inilah yang sering menjadi perdebatan dan menjadi sumber permasalahan, sehingga diperlukan aturan untuk menata agar tercipta kerukunan.

“Melalui aturan itulah kemudian di tata, sehingga tercipta harmoni hubungan antar umat beragama, dan yang berkeyakinan berbeda-beda itu bisa berjalan dengan bagus, kalau berjalan dengan bagus maka akan menghasilkan produk prilaku yang bagus juga,” tegas KH Kholil.
Saat ditanya apa peran MUI mengenai adanya surat edaran tersebut, KH Kholil, yang juga merupakan pengasuh Pondok Rejoso, Peterongan Jombang itu, menejelaskan bahwa MUI dalah lembaga yang mepunyai misi untuk mendampingi umat agar menjalankan syariat secara tepat dan benar.

“Dalam persoalan ini, MUI memberikan penyegaran, dan pencerahan, mengenai makna adzan itu sendiri, makna peraturan itu sendiri. Supaya umat ketika membaca itu paham betul, mengenai apa yang dikandung dalam peraturan itu,” papar KH Kholil.

Lantas, mengenai adanya keberagaman tanggapan masyarakat, yang sempat menjadi perdebatan di sejumlah media social itu, pihak MUI, menjelaskan bahwa hal itu disebabkan adanya kesalahpahaman, dalam mencermati aturan dari kemenag, sehingga menimbulkan banyak pendapat yang kurang tepat dan benar.

“Pakai pengeras suara itu kan tidak dilarang, cuman yang dikendalikan itu supaya pengeras suara sampai pada tujuan umat yang diingatkan bahwa sudah masuk waktunya untuk sholat. Dan ketika mengingatkan itu supaya orang yang mempunyai keyakinan berbeda tidak terganggu dengan panggilan itu (red :suara Adzan),” pungkas KH Kholil.

Sementara itu, Kepala Kemenag Jombang, Abdul Haris, saat hendak dikonfirmasi mengenai, adanya surat edaran penggunaan pengeras suara tersebut, Abdul Haris sedang tidak ada dikantornya, dikarenakan sedang ada tugas luar kota.(elo)