Ajukan 550 CASN, Trenggalek Mendapat 389 Kuota

Kepala Badan Kepegawian Daerah Trenggalek, Pariyo saat di konfirmasi media

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Para pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur masih harus bersabar. Menurut rencana pelaksanaan Tes CPNS serentak akan dilaksanakan pada tanggal 19 September ini. Namun Pemkab Trenggalek masih menunggu keputusan resmi dari Kemenpan RB.

Dari 550 kuota CASN yang telah diajukan Pemkab Trenggalek ke Kemenpan RB, Kabupaten Trenggalek hanya mendapatkan kuota sebanyak 389 dari pusat.

“Menurut rencana pembukaan tes CASN dilaksanakan pada tanggal 19 September ini, namun kami masih menunggu keputusan secara resmi dari pusat. Dipastikan akan diumumkan secara resmi melalui situs resmi BKD, BKN dan Menpan RB,” ucap Pariyo , Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Selasa (11/9/2018).

Menurutnya, kemarin telah diajukan kuota CASN sebanyak 550 dan ternyata yang direstui dari pusat hanya 389 kuota untuk Trenggalek.

Jumlah 389 kuota tersebut sesuai ketentuan pusat, dengan prioritas kuota pada tenaga pendidikan, kesehatan dan insfrastruktur. Dari ketiga formasi tersebut disyaratkkan minimal lulusan D3 dan itu untuk perawat,” jelas Pariyo.

“ Jika dilihat kekurangannya kuota di Trenggalek, bisa dikatakan sangat kurang. Namun pusat punya kebijakan sendiri dengan dasar kuota diambil dari jumlah purna sesuai tahun kemarin. Pertahun sendiri ada sebanyak 300-400 ASN yang purna dengan kekurangan idealnya sekitar 2000 lebih,’’ tandasnya.

Dikatakan pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek ini , hasil rakornas Kemenpan RB terkait penambahan pegawai pada akhir Juli lalu, Pemkab Trenggalek hanya dibolehkan membuka pendaftaran sekitar 389 CASN dari berbagai formasi.

Usulan CASN tersebut disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun dari data di tahun ini.

“Jumlah pegawai sangat kurang. Kekurangannya mencapai ribuan. Kami usul penambahan 550, tapi hanya dibolehkan hanya menambah 389 CASN,” ujarnya.

Pemangkasan usulan penambahan jumlah pegawai, menurut Pariyo, dikarenakan pemerintah pusat tak sanggup membayar beban gaji yang terlampau sangat tinggi. Apabila usulan dari Pemkab Trenggalek itu disetujui oleh Kemenpan-RB maka beban anggaran negara semakin membengkak. (sup/ham)