Ada APK Bersebaran di Acara PGRI, Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Ketua Bawaslu Jombang, Ahmad Udi Masjkur

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: Adanya Alat Peraga Kampanye (APK), yang tersebar dalam acara pembinaan kader anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di salah satu SDN di Peterongan, Jombang Jawa Timur, membuat Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, melakukan investigasi secara mendalam.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara ( ASN) jelang masa kampanye Pemilu 2019.

“Kini terus dilakukan investigasi, pendalaman-pendalaman, ada atau tidaknya terkait adanya dugaan pelanggaran yang lain. Misalnya pelanggaran netralitas ASN atau yang lain,” ujar ketua Bawaslu Jombang, Ahmad Udi Masjkur, pada sejumlah jurnalis, Sabtu (15/9/2018).

Saat ditanya langkah apakah yang diambil Bawaslu, menanggapi adanya dugaan pelanggaran di acara pembinaan PGRI itu, selain melakukan pendalaman untuk menemukan adanya dugaan pelanggaran lainnya.

Udi menjelaskan bahwa saat itu juga, pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), langsung melakukan penindakan berupa penghentian pembagian selebaran milik salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI dapil 8 dari Partai Demokrat.

Karena itu sudah termasuk adanya dugaan pelanggaran, sehingga dilakukan pencegahan pelanggaran lain dengan menghentikan penyebaran selebaran tersebut.

“Sebaran gambar-gambar itu mengarah pada indikasi politik tertentu. Yang menurut kami itu tidak diperbolehkan, sehingga kami mendasari pedoman netralitas ASN. Yang disita ada 10 gambar, serta dokumentasi-dokumentasi yang lain,” tegas Udi.

Masih menurut penjelasan Udi, dengan berbekal dokumentasi serta alat bukti ini, nantinya pihak Bawaslu akan melakukan investigasi, sehingga bisa ditingkatkan menjadi temuan. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018, tentang penanganan temuan dan pelanggaran.

“Dimana disana dijelaskan bahwa proses investigasi itu bisa memintai keterangan pada pihak-pihak yang diduga, dan saksi-saksi yang ada, atau juga bisa memanggil sekaligus mengumpulkan bukti-bukti itu,” terang Udi.

Ditanya lebih lanjut mengenai tidak diperbolehkannya penyebaran selebaran dalam acara PGRI itu, apakah melanggar tahapan atau jadwal pemilu 2019, pihaknya menuturkan bahwa saat ini pihak Bawaslu masih dalam tahap pendalaman, dan hasil pendalaman itu apakah itu nanti mengarah ke netralitas ASN.

“Jadi lebih kepada dugaan netralitas ASN yang kemudian itu tidak seharusnya ya, karena potensinya di situ ya, apakah nanti mengaraha ke sana hal itu yang menjadi alasan kita mengarah ke sana. Dan sebagai bentuk pencegahan dilakukan penindakan agar tidak dilanjutkan pada konten itu (red : penyebaran APK),” papar Udi.

Ketika ditanya mengenai hasil investigasi ini akan dibawa kemana, jika memang terbukti adanya pelanggaran ASN dalam acara PGRI itu, pihaknya menjelaskan bahwa pihak Bawaslu hanya melakukan investigasi dan hasilnya nanti akan direkomendasikan pada instansi terkait, untuk pemberian sanksinya.

“Kami pastikan, kami akan melakukan investigasi. Soal sanksi, kami serahkan kepada instansi yang menaunginya. Hasil kajian Bawaslu nanti akan kami sampaikan,” pungkas Udi.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari PGRI Kabupaten Jombang. Dan saat hendak dikonfirmasi mengenai hal ini, kantor PGRI Jombang yang terletak di jalan Cak Durasim nomor 6, Kelurahan Kepanjeng Jombang itu, tampak tertutup rapat.(elo)