Tahapan Eksplorasi Migas di Jombang Tidak Ada Pelanggaran Perda

kepala dinas lingkungan hidup Jombang, Ir Yudhi Adriyanto (Foto: Elo_kanalindonesia.com)

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM:Tahapan ekplorasi minyak dan gas (Migas) di kawasan hulu, terutama di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, yang dilakukan oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc., sudah sesuai prosedur, dan tidak ada aturan atau Peraturan Daerah (Perda) yang dilanggar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Yudhi Adriyanto yang menyatakan bahwa, rekomendasi tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, (UKL/UPL), No. 188.4.45/128/415.10.3.4/2018 yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan ekplorasi, sama sekali tidak melanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor 21 tahun 2009 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW).

“Sama sekali tidak menyalahi Perda RT/RW. Didalam Perda itu ada klausul yang menyebutkan manakala di kedalaman wilayah yang diatur, ada potensi gas bumi atau mineral lain, diperbolehkan untuk dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Jadi tidak melanggar,” terang Yudha Adriyanto, saat ditemui dikantornya.

Yudhi menjelaskan,  selain tidak melanggar aturan di Perda RT/RW, di dekat kawasan Desa Blimbing,  tepatnya di Desa Watudakon, ada Industri yang kini juga sudah melakukan ekploitasi dan produksi sejak puluhan tahun. Bahkan, didalam proses mereka, ternyata diketahui ada potensi adanya energi yang terbuang sia-sia.

“Ada PT Kimia Farma yang kini sudah melakukan eksploitasi dan produksi. Eksploitasi di kedalaman 800 meter untuk mengambil yodium. Nah, ternyata selama ini mereka menemukan ada kandungan gas yang keluar. Karena domain mereka Yodium, gas yang tak sengaja terambil akhirnya ia buang. Jadi ga ada masalah, kami mendukung langkah stategis negara ini, toh itu juga penting bagi daerah,” terangnya.

Lanjut Yudhi, pihak Lapindo Brantas Inc sendiri sebagai pihak kontraktor SKK Migas di Desa Blimbing saat ini masih sebatas eksplorasi, atau masih pemetaan dan analisa. Dan terbitnya Rekomendasi UKL/UPL/ yang dikeluarkan DLH sudah cukup tepat.

“Nah ini, UKL-UPL itu maksudnya yakni ijin lingkungan soal rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Jadi kalau ada yang bilang mengaitkan soal AMDAL itu disinformasi. AMDAL itu, kalau sudah tahap ekploitasi dan ijinnya masuk domain kementrian pusat yang tahapan kerjanya sudah berbeda,” tegas Yudhi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang UKL-UPL, (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)  diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.

UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Hadi Purwanto, sempat membantah jika ada lahan pertanian produktif yang hilang akibat adanya industrialisasi di Jombang, khususnya di wilayah Kesamben.

Dari data Dinas Pertanian yang mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang menyebutkan, lahan pertanian produktif yang hilang besarannya 241 hektar, dan hilangnya lahan tersebut juga dikarenakan pembangunan jalan Tol.

“Data kita (mengacu BPS), untuk lahan produktif di Jombang yang lepas hanya untuk jalan tol, seluas 241 hektar, itu pun keperuntukannya untuk pembangunan proyek tol,” tukas Hadi.(elo)