Luhut Panjaitan: Sistem Persampahan di Gili Sangat Jelek !

bersama Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Barat, perwakilan Kementerian PUPR, berbagai asosiasi pelaku pariwisata, dan berbagai SKPD terkait di Gili Trawangan, Minggu (16/9/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menggelar rapat koordinasi (rakor) di Gili Trawangan, Minggu (16/9/2018). Rakor tersebut membahas kebutuhan pemulihan hingga permasalahan yang dihadapi di daerah pariwisata terdampak serta solusinya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yakni sistem persampahan, perhubungan, infrastruktur dan standarisasi akomodasi daerah pariwisata.

Dimulai dari system persampahan. Luhut menegaskan, sistem persampahan pascagempa, khususnya di gili sangat jelek. Ia menuturkan hal tersebut berdasarkan pengamatannya saat memantau kondisi Gili Trawangan. Meski TPA nya sudah ada, namun kondisinya terbilang cukup belum memadai dan memerlukan penambahan lahan sekitar 3 hektare lagi.

“Karena sampahnya bisa 10 sampai 15 ton setiap harinya,” ujarnya dalam Rakor Pemulihan Pariwisata di Gili Trawangan, Minggu (16/9/2018).

Hal tersebut hampir serupa dengan Labuhan Bajo yang sampahnya mencapai 100 ton per hari, sampah Kali Citarum dan lainnya. Sebab itu, ia menekankan agar masyarakat bisa membangun kerja sama nantinya dengan tim dan mekanisme pembuangan sampah yang kolektif.

“Disini akan kita carikan nanti sama seperti Kali Citarum yang menggunakan inisiter buatan dalam negeri yang bisa mengelola 10 ton sampah setiap hari,” jelasnya.

Jika rencana tersebut bisa berjalan, maka bisa dipastikan sampah plastik itu bisa dikelola menjadi pupuk. Hal tersebut tentu akan membuat kawasan pariwisata, khususnya gili menjadi lebih bersih. Namun hal tersebut tidak akan terwujud tanpa sistem pengelolaan terpadu.

Permasalahan sampah dinilia Luhut sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Wisatawan akan berpikir dua kali mendatangi tempat yang sampahnya terlalu banyak. Terlebih lagi sampah plastik sangat berbahaya.

“Jadi bagaimana meraka membawa sampah dari laut bawa ke pelabuhan terus bawa ke TPA seperti di Labuhan Bajo begitu juga saya arahkan disini,” pungkasnya.

Permasalahan selanjutnya adalah perhubungan. Speedboat yang ada di gili-gili dinilainya tidak memenuhi syarat. Ada 1.500 turis per hari dari berbagai Negara besar datang. Seharusnya tersedia speedboat ukuran-ukuran yang lebih besar. Luhut mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait hal tersebut. Ia meminta Kepala DInas Perhubungan untuk proaktif menyuarakan hal tersebut ke Kementerian Perhubungan.

“Saya sudah konfirmasi juga sama Mentri Perhubungan, dan harus sudah mulai mengerjakan ini di November mendatang,” tegasnya.

Terkait masalah bangunan di kawasan wisata Gili, Pemkab Lombok Utara perlu melihat daya tampung dan kapasitas pulau. Tujuannya agar tidak terjadi overload yang malah membuat wisatawan tidak akan datang lagi. Begitu juga dengan backpacker harus mulai disaring, sebab jika kelebihan justru akan menjadi masalah. Selanjutnya, bupati diminta untuk membuat standar restoran, standar homestay, kerapian hingga kebersihan lingkungannya.

“Untuk itu pak bupati di sini juga harus benar-benar memperhatikan, jangan diberi pajaknya tinggi-tinggi, tapi pelan pelan dengan melihat kondisi. Hal ini supaya bisa berkembang dengan bagus,” tukasnya.

Permasalahan selanjutnya adalah masalah pembangunan rumah masyarakat lokal di kawasan pariwisata. Hal ini harus segera dilaksanakan. Luhut ingin melihat di akhir tahun nanti sudah mulai dikerjakan, atau paling lambat Januari 2019 mendatang. Meski begitu, proses pembangunan itu harus diperhatikan agar bangunan yang di bangun tidak lagi menimbulkan korban.

Di Gili sendiri dikenal dengan andongnya. Ia ingin agar bupati membuatkan aturan yang lebih bagus mengenai kendaraan tradisional tersebut. Sementara untuk jalan yang akan dilalui nantinya, ia sudah membicarakan hal tersebut dengan Mentri PUPR. Kementerian PUPR sendiri sudah memiliki program untuk hal itu dan akan segera dimulai.

“Hanya saja sarana jalannya nanti apakah kombinasi papinblok atau apalah. Karena lingkungan itu sangat penting dan saya minta sama beliau kalau bisa November sudah dimulai pekerjaannya,” pungkasnya.

Luhut menilai Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera diatasi. Sementara mengenai dana menurutnya hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Pihaknya akan memberikan berapapun jumlah dana kebutuhan yang diperlukan. Contohnya seperti di KEK Mandalika, pihaknya memberikan dana sebesar Rp 250 miliar.

“Tapi hasilnya gitu-gitu aja, saya belum puas dengan Mandalika,” akunya.

Samah halnya dengan Banyuwangi yang diberikan Rp 80 milliar. Lombok Utara dan Lombok Barat diminta mencontohi proses rehab yang dilakukan daerah tersebut. Mulai dari kebersihan hingga infrastrukturnya yang dinilai berhasil.

“Sehingga jumlah turis yang datang disana banyak sekali. Daerah ini pun harus mencontoh demikian,” tandasnya. (Idam)