Operasional Pokmas Diambil dari Dana Stimulan Pemda Diminta Cari Solusi Lain !

BNPB Sosialisasi juklak juknis pencairan dana stimulan untuk korban gempa,di Lombok Utara Senin, (17/9/2018).

TANJUNG, KANLAINDONESIA.COM: Meski juklak dan juknis pencairan dana stimulan sudah dikeluarkan, namun pencairan tidak bisa dilakukan secara perseorangan. Dana di rekening pribadi akan dikonversi ke dalam rekening kelompok yang disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Hal ini diungkapkan dalam sosialisasi juklak dan juknis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (17/9/2018).

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan jika operasional Pokmas diambil dari dana stimulan Rp 50 juta tersebut. Hal ini yang masih menjadi permasalahan yang didiskusikan BNPB bersama Wakil Bupati Lombok Utara H Syarifuddin, Sekda Lombok Utara H Suardi, beberapa Kepala OPD dan para camat.

Kepala Bidang Perbaikan Darurat BNPB, Medi Herlianto mengatakan, di dalam juklak dan juknis pencairan dana stimulan tersebut mengatur terkait biaya operasional Pokmas. Biaya operasional tersebut bisa diambil sewajarnya dari dana stimulant. Namun sebelumnya harus dibicarakan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing.

“Silahkan dipakai sewajarnya tapi harus dibicarakan dengan kelompoknya,” ujarnya usai sosialisasi, Senin (17/9/2018).

Ia mencontohkan seperti yang pernah dilakukan di Jogja sebelumnya. Biaya operasional Pokmas yang diambil sebesar di sebesar satu persen, bahkan di bawah satu persen. Namun jika ada bantuan dari sumber dana lain untuk operasional Pokmas dinilainya akan sangat bagus bagi masyarakat Lombok Utara.

“Mau dari APBD silahkan diatur sesuai dengan aturannya,” sambungnya.

Ia melanjutkan, penggunaan dana operasional dari dana stimulan tersebut harus sesuai dengan peruntukkannya. Dana tersebut digunakan untuk keperluan membangun rumah. Seperti pembuatan laporan dan sejenisnya. Dana operasional tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan diluar hal tersebut.

“Bukan untuk Pokmas ngopi-ngopi. Itu kenapa kita bersinergi, agar fleksibel dan tidak kaku,” jelasnya.

Namun jika kelompok tidak ingin menggunakan dana stimulan untuk anggaran Pokmas, Pemkab Lombok Utara harus mencarikan solusi. Pihaknya tidak ingin memberikan aturan yang membuat pelaksanaan pencairan dana stimulan menjadi kaku. Sebab ia ingin masyarakat juga bisa segera membangun rumah.

Sementara terkait persentase penggunaan sebagai dana operasional Pokmas, Medi mengaku satu persen hanya contoh saja. Semua tergantung kesepakatan anatara anggota Pokmas, namun harus dalam batas wajar. Dana tersebut tidak diperbolehkan untuk kegiatan bisnis dan lainnya.

“Saya rasa hanya satu persen, dan jangan dipaksakan hingga diatas satu persen,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar mengatakan, masyarakat akan mulai membangun rumahnya dengan bantuan pemerintah. Sehingga aparat terkait khususnya kepala desa benar-benar memahami juklak dan juknisnya. Adanya kelompok masyarakat ini bisa memudahkan semua masyarakat Lombok Utara. Sebab jika berjalan sendiri, mereka akan mengalami banyak permasalahan. Terutama permasalahan pertanggungjawaban nantinya.

“Makanya kelompok masyarakat terdapat satu orang yang bertanggung jawab untuk puluhan anggotanya, Ini menjadi lebih sederhana dalam menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.

Pentingnya Pokmas juga pada saat pencairan masyarakat tidak perlu berbondong-bondong mengantri. Uang tersebut bisa dicairkan oleh satu orang dalam Pokmas tersebut. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat saat pertanggung jawaban akhir nanti.

Sementara terkait anggaran operasional Pokmas, hal tersebut masih akan didiskusikan. Ada beberapa opsi yang akan diambil, yakni melalui APBD atau DSP jika masyarakat tidak ingin menggunakan dana stimulan.

“Ini yang masih akan kita diskusikan,” tandasnya.(Idam)