8 dari 14 OPD Belum Usulkan Pemusnahan Aset

Gedung Dinas Dukcapil KLU yang mengalami kerusakan berat pascagempa 7,0 SR lalu sudah diajukan untuk pemusnahan aset

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Banyak gedung OPD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami kerusakan berat dan perlu dirobohkan. Namun 14 gedung OPD yang akan dirobohkan, baru 6 OPD yang melapor ke bidang aset untuk dimusnahkan.

Kepala Bidang Aset BPKAD KLU Asmaun Gunadi dalam rapat koordinasi mengatakan, kepala dinas harus segera mengajukan usul terkait perobohan gedung OPD. Sebab kepala dinas jabatannya bertindak sebagai pengguna barang tersebut. Setelah adanya SK dari bupati, baru bisa melakukan pemusnahan aset tersebut.

“Jadi yang melakukan pemusnahan itu bukan bidang aset atau yang lain, tapi pengguna barang itu sendiri yakni kepala dinas,” ujarnya, Jumat (21/9/2018).

Ia menuturkan, pemusnahan barang ini nanti outputnya berupa berita acara. Berdasarkan berita acara pemusnahan itu nanti, kepala dinas mengajukan sekali lagi ke bupati untuk penghapusan data asetnya.

“Nanti kami yang akan mengeluarkan SK penghapusannya. Dan sebelum ada SK itu, jumlah asetnya masih tetap akan tercatat,” Imbuhnya.

Sebab itu ada dua tahap yang akan dipakai. Pertama adalah tahap untuk memusnahkan bangunan. Kedua adalah tahap pengajuan memohon untuk melakukan penghapusan data aset.

“Kewajibannya kepala OPD adalah mengajukan usulan pemusnahan kepada bupati, yang tembusannya kepada kami,” ungkapnya.

Setelah menerima tembusan, maka bidang aset BPKAD akan langsung melakukan penghapusan. Pada Senin (17/9/2018) lalu. Diakuinya sudah ada satu OPD yang mengajukan, dan pihaknya langsung bergerak. Beberapa waktu sebelumnya, pihaknya sudah menerima assessment dari Dinas PUPR Lombok Utara untuk 14 kantor OPD yang akan di robohkan.

“Dan dari 14 itu yang sudah memasukkan baru 6 OPD saja,” akunya.

Gunadi mengungkapkan, pihaknya juga sudah menghubungi OPD yang belum melapor. Namun hingga saat ini data laporan masih belum ada masuk. OPD yang sudah melaporkan ke pihaknya adalah Sekretaris DPRD KLU, Dinas Dukcapil, Dinas PTSP, Dikpora, Diskoperindag.

“Selain itu belum ada yang memasukan,” pungkasnya.

Banyaknya OPD yang belum melapor, hal itu di akuinya yang membuat pergerakan bidang aset belum signifikan. Pihaknya merasa kesulitan karena usulan itu sendiri belum masuk. Sementara usulan tersebut bersifat wajib.

Ia mengungkapkan jika OPD yang belum mengajukan adalah Dinas Sosial, Kantor Kominfo, Dinas Perhubungan di bagian dinas perhubungan darat, pariwisata yang ada di catatan perhubungan yaitu, pos di bangsal , parkiran timbang bangsal, gedung utama dan pos jaga di Teluk Nara.

“Ini yang harus di usulkan,” tegasnya.

Sementara untuk kantor camat, Kecamatan Gangga, Pemenang, dan Tanjung masih belum mengajukan usulan. Bahkan pihaknya sudah menghubungi camat Gangga sejak lama, namun hingga saat ini belum ada pengajuan.

“Camat yang kantornya hancur belum ada yang mengajukan,” Imbuhnya.

Selanjutnya ada gedung obat dinas pertanian yang harus dirobohkan juga. Seperti RSUD Tanjung dan Kantor Bupati juga belum mengusulkan rekomendasi untuk dirobohkan.

“Ini juga rekomendasinya pusat oleh-oleh yang ada di teluk Nara, mohon Diskoperindag untuk mengecek lagi sudah diusulkan atau belum biar kita bisa usulkan,” pungkasnya. (Idam)