Prijo Langgeng Bebas, JPU Siap Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Kasi Pidsus Kejari Ponorogo Heppy Al-Habibie ( foto : kanalindonesia.com)

KANALINDONESIA.COM : Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri ( Kejari) Ponorogo menyatakan akan mengajukan kasasi atas dijatuhkanya vonis bebas Prijo Langgeng, terdakwa dugaan korupsi pembangunan RSUD Dr. Harjono Ponorogo oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum’at (07/10/2016) lalu.

“Kami mengajukan kasasi, karena berdasarkan  pembuktian kami, terdakwa terbukti melanggar  pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Dan juga pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena dianggap turut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana korupsi,” ucap Kasi Pidsus Kejari Ponorogo Happy Alhabibie.

Dikatakan Heppy Alhabibie, tidak seharusnya hakim membebaskan murni terdakwa, karena berdasar tuntutan jaksa, terdakwa dituntut dengan hukuman penjara 1,6 tahun ditambah denda Rp 50 juta subsider 5 bulan penjara.

Baca:  Penyidik Periksa Empat Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD dr Hardjono Ponorogo

Heppy menyatakan saat ini pihaknya sedang menyusun risalah kasasi sembari menunggu salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tipikor  Surabaya dan minggu depan sudah diajukan ke Mahkamah Agung.

Berbeda dengan Prijo Langgeng Tribinuko,  terdakwa lain atas nama dr. Praminto Nugroho yang menjabat sebagai ketua tim penerima barang pada proyek yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 miliar  divonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan.

Pengacara drg Prijo Langgeng, Indra Priangkasa menyatakan, dalam amar putusannya, hakim Pengadilan Tipikor sependapat dengan alasan pihaknya saat melakukan pembelaan atas tuntutan JPU. Yaitu tentang posisi kliennya sebagai tim teknis adalah yang secara prinsipil tidak terkait berbagai konsekuensi hukum yang timbul akibat jabatan tersebut.

Baca:  Bupati Ipong : Pemkab Tidak Beri Bantuan Hukum Kepada Pejabat Terlibat Kasus RSUD

Menurutnya, tuntutan bahkan dakwaan terhadap Prijo Langgeng sama sekali tidak bisa dibuktikan. Yang paling prinsip, kata Indra, pengangkatan kliennya sebagai tim teknis dalam proyek tersebut dilakukan oleh Bupati Ponorogo. Yaitu dengan SK Bupati Ponorogo nomor 2 tahun 2010.

“Hakim sependapat dengan dalil yang kami ajukan. Jadi, pertama, SK atau legal formal, tim teknis itu tidak sah keberadaannya karena seharusnya yang mengangkat adalah PPK bukan bupati. Kedua, segala pekerjaan tim teknis dipertanggungjawabkan kepada PPK karena dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bukan organisasi dalam panitia pengadaan,” ungkap Indra.

Terkait kasasi yang akan dilayangkan Kejari Ponorogo atas vonis bebas Prijo Langgeng ini, Indra menyatakan pihaknya menghormati upaya hukum ini. Kliennya sendiri telah menerima putusan hakim.

Baca:  Kembangkan Kasus, Polisi Kembali Amankan 2 Pelaku Pengedar Sabu Lainnya

“Kalau jaksa kasasi maka kami siap dengan kontra kasasinya nanti,” ungkapnya.(AD)