Ratusan Korban Gempa Geruduk Kantor Bupati, Tagih Janji Presiden

Ratusan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Korban Gempa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati KLU, Tanjung KLU

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Ratusan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Korban Gempa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati KLU, Tanjung KLU, Rabu (26/9/2018). Unjuk rasa ini untuk mempertanyakan kejelasan bantuan untuk rehab rumah korban gempa yang sampai saat ini belum di realisasikan.

Selain itu massa juga menolak distribusi dana bantuan rehab rumah bagi korban gempa tersebut harus melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas). Massa meminta agar birokrasi penyaluran dana bantuan rehab rumah agar disederhanakan. Tak hanya itu, mereka juga menolak keberadaan Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha) karena masih trauma dengan bangunan beton.

Kordinator lapangan aksi Bimbo Asmuni menilai, birokrasi penyaluran korban gempa tersebut sangat berbelit-belit. Hal tersebut membuat Pemkab Lombok Utara dinilai gagal menjadi fasilitator ke pemerintah pusat.

Masyarakat ingin agar dana bantuan stimulan rehab rumah sebesar Rp 50 juta segera direalisasikan. Hal tersebut dinilai sangat penting mengingat masyarakat sudah tidak tahan lagi tinggal kepanasan di tenda pengungsian.

“Jangan kami dibuat susah lagi, cukup penderitaan kami, dan kami ingin dana rehab tersebut segera di salurkan,” harapnya.

Selain menuntut percepatan bantuan rehab rumah, massa juga menuntut pembangunan Huntara. Termasuk juga meminta aparat penegak hukum untuk mengaudit bantuan yang masuk ataupun keluar melalui pemerintah daerah.

Selain itu massa juga meminta APH untuk mengaudit anggaran APBD KLU untuk korban gempa, dan mendata kembali jumlah korban serta fasilitas publik yang rusak akibat gempa. Jaminan hidup sebesar Rp 10 ribu per orang selama tiga bulan juga masuk dalam tuntutan.

Aksi demonstrasi ini di terima oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Menanggapi ratusan massa, Najmul berjanji akan mempercepat penyaluran bantuan rehab rumah bagi korban gempa. Najmul juga mengatakan pendataan bagi korban gempa akan di update. Begitu juga dengan fasilitas publik yang rusak akibat gempa.

“Pertama mempercepat bantuan dan juga merealisasikan untuk bantuan rumah sudah kita lakukan peletakan batu pertama Selasa kemarin,” jelasnya.

Ia melanjutkan, bantuan stimulan yang diberikan tidak dalam bentuk uang. Melainkan material untuk membangun rumah. Bangunan itu akan dibangun mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang sudah berlaku.

“Dan setiap harinya kita tetap melakukan penambahan anggota pendataan untuk semua rumah warga yang terdampak agar cepat selesai,” sambungnya.

Hingga saat ini, rumah yang rusak terdata sudah mencapai 31 ribu lebih. Data tersebut merupakan rumah rusak berat, dan belum termasuk rusak sedang dan ringan. Masih banyak lagi pendataan yang harus dilakukan.

Kemudian untuk realisasi Jaminan Hidup (Jadup)Rp 10 ribu per hari dari Kemensos. Najmul mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos)Jadup bisa direalisasikan setelah masa transisi darurat dicabut.

“Tapi saat ini kita masih masuk dalam status darurat,” akunya.

Kemensos belum bisa merealisasikan bantuan tersebut hingga status daerah berganti. Status tersebut membuat anggaran Jadup belum bisa masuk ke daerah. Jadup akan bisa dicairkan ketika masa transisi berakhir atau dicabut.

“Itu kan wewenang pusat, kami hanya memfasilitasi,” ungkapnya.

Uang Jadup tersebut diberikan kepada semua yang terdampak gempa, bukan rusak berat saja. Di dalam peraturannya diatur agar mengutamakan rusak berat. Namun itu bukan berarti rusak sedang dan ringan tidak mendapatkan Jadup tersebut.

“Ini yang mohon dimaklumi, misalnya yang terdampak 200 orang tapi dana yang ada baru cukup untuk 100 orang, maka kita utamakan yang rusak berat dulu,” Imbuhnya.

Kemudian proses pencairan bantuan, Najmul mengaku juga menginginkan hal yang sama dengan untuk dipermudah. Sebab memang bantuan untuk ribuan rumah tersebut diakuinya tidak mudah.

Pemerintah KLU dinilainya selalu proaktif dalam hal tersebut. Di daerah lain memang banyak melakukan pendataan, namun jumlahnya tidak sebanyak di KLU ini.

“Selain itu karena di KLU ini jumlahnya yang terdampak juga sangat banyak,” katanya.

Sementara untuk Pokmas, Najmul mengatakan sudah melakukan simulasi beberapa hari sebelumnya. Keberadaan Pokmas dinilai bermanfaat karena masyarakat tidak harus melaporkan pertanggung jawaban sendiri.

“Makanya dengan adanya pokmas ini mempermudah persoalan itu bahkan menyederhanakan,” pungkasnya.

Sementara terkait Risha, itu hanya menjadi salah satu pilihan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan bahan material pembuatan rumah. Tentunya dengan titik berat pada rumah tahan gempa. (Idam)