Dewan Trenggalek Temui Ribuan GTT dan PTT

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, H Sukarodin akhirnya menemui ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Pemkab Trenggalek, usai menyampaikan aspirasinya di Kantor Bupati. Pertemuan yang sempat berlangsung alot itu dilakukan di gedung paripurna lantai 1 Kantor DPRD setempat di Jalan A Yani, Kamis,(27/9/18)siang.

Mereka menggelar aksi damai serta mengajukan tiga hal tuntutan, yakni mensahkan revisi UU ASN, menuntut gaji sesuai UMR , mengangkat tenaga honorer menjadi PNS tanpa batas usia dan menolak dibukanya pendaftaran CPNS 2018 ini.

Sukarodin mengatakan regulasi ini tentu saja merugikan banyak guru honorer se-Indonesia juga Trenggalek khususnya yang usianya sudah melebihi 35 tahun. Padahal ratusan ribu di berbagai pelosok tanah air itu sudah mengabdi sebagai tenaga pendidik yang digaji rendah selama puluhan tahun.

“Kita sedang mencari solusi atas nasib anak bangsa di Trenggalek ini,” ucapnya.

Para guru di Trenggalek menilai, seharusnya batasan usia 35 tahun itu tidak berlaku bagi guru honorer yang ingin mengikuti CPNS. Sebab, tenaga honorer K2 tidak termasuk kategori honorer yang diangkat sebagai PNS.

“Rekrutmen (CPNS) ini jelas mengabaikan nasib Honorer K2. Sudah tidak masuk dalam daftar yang akan diangkat, peluang guru honorer K2 juga tertutup untuk mendaftar karena dibatasi usia maksimal 35 tahun. Karena itu, tuntutan agar usia bagi honorer tidak dibatasi kita akan bahas di dewan,“ tandas politisi asal PKB ini.

Diterangkannya, mungkin ada solusi sebagai kompensasinya tidak bisa diangkat sebagai PNS. Para guru honorer ini mendapat gaji yang layak dari pemerintah. Sebagai catatan, sekitar 1200 guru honorer yang ada di Kabupaten Trenggalek selama ini hanya menerima gaji guru Rp 200 hingga Rp 300 ribu per bulan plus insentif Rp 100 ribu.

“Ya mungkin salah satu alternatifnya diberikan gaji yang layak sesuai UMK,”katanya.

Hal itu menurutnya telah diperjuangkan melalui pembahasan KUA PPAS APBD 2019 nantinya. Dimana kini tunjangan pemerintah yang besarannya masih Rp 12,5 ribu per jam nya telah direncanakan naik 100 persen hingga di angka Rp 25 Ribu per jamnya pada tahun itu.

“Kita sudah bahas kesejahteraannya selain tunjangan dari operasional dana BOS juga kita naikkan yang dari anggaran Pemkab sebesar 100 persen,” tegasnya.

Sukarodin berharap para GTT dan PTT di Trenggalek juga bersinergi dengan kabupaten/kota se Indonesia dan menyampaikan aspirasinya kepada Kemen PAN –RB secara langsung agar juga secara langsung dapat didengarkan keluhan itu.

“Kami meminta kawan honorer menyampaikan aspirasinya langsung ke menteri walau DPRD dan Pemkab Trenggalek juga mengirimkan surat,” ungkapnya.(ham)