Dewan Trenggalek Dukung Komitmen Anggaran Berbasis Kinerja

H Samsul Anam , Ketua DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, H Samsul Anam mendukung penuh Pemkab Trenggalek dalam melaksanakan otonomi di bidang keuangan dan mampu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan berbasis kinerja. Hal ini sebagai ungkapan dukungan pasca diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan RI , Sri Mulyani melalui Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Emil Elestianto Dardak bertempat di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Lantai 8 Surabaya, Jum’at, (28/9/2018) pukul 13.30 WIB.

Dikatakannya, capaian WTP itu dikarenakan setiap SKPD harus berperan aktif membantu pemerintah daerah dengan menyusun anggaran berbasis kinerja berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait, serta berpedoman pada Permendagri No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2017.

“Kita selalu mendukung kebijakan dan aturan dari pemerintah pusat agar kita ini tetap komitmen terhadap penggunaan anggaran,” ungkapnya.

Dukungan DPRD ini terungkap pada tanggapan Fraksi-fraksi DPRD, menyusul disampaikannya Raperda APBD Kabupaten Trenggalekr tahun anggaran 2017 lalu, sehingga dalam kesempatan itu seluruh fraksi mendukung atas penyampaian Raperda APBD tahun 2017 tepat waktu, sesuai dengan Permendagri No. 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2017.

“Dukungan dari seluruh fraksi juga mempengaruhi kecepatan kinerja aparatur daerah dalam menyusun hingga melaksanakan APBD tersebut,” tandasnya.

Disinggung mengenai target pendapatan yang menurun, secara umum pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2017 ini masih didominasi oleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi, terlihat fraksi-fraksi juga memaklumi adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi daerah, dikarenakan Pemkab Trenggalek lebih selektif dalam proses perizinan dan tentunya taat regulasi dari pusat.

“Nah, ini juga bagian dari kita taat aturan dengan kebijakan yang terbaru dari pusat tentunya kita menyesuaiakan sehingga tidak ada pelanggaran,” ungkapnya.

Terobosan dari Pemkab pun juga telah dilihat pihaknya atas penurunan PAD dengan inovasi yang dilakukannya termasuk penguatan kepariwisataan yang mampu mendongkrak pendapatan daerah tidak hanya menambal kekurangannya saja.

“Itu bukti dengan menggeliatnya desa wisata yang mampu mendongkrak PAD,” tegasnya.

Untuk itu, Samsul berharap kinerja pemerintah daerah agar terus dipacu utamanya pencermatan anggaran yang dinilainya tetap mengutamakan Sumber Daya Manusia (SDM) pada OPD yang membidanginya.

“Jika ingin tetap berprestasi, maka komitmen yang terbangun dengan pemerintah harus dijaga dan ditingkatkan agar masyarakat segera menikmati kemajuan daerah,” pungkasnya. (ham)