Banjir Ngawi, Legislatif Desak Pemkab Segera Bertindak

Banjir di Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan, Ngawi ( foto : dik/kanalindonesia.com)

KANALINDONESIA.COM : Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di wilayah timur Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, akibat luapan dari Kali Madiun maupun Bengawan Solo hingga kini belum ada solusi untuk mengatasi maupun mengantisipasi dari pihak yang berkompeten.

Dalam hal ini tidak lain dari  Balai Besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo maupun Sub Kali Madiun.

“Tentunya pihak pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan pencegahan maupun mengantisipasi banjir. Tetapi yang berkompeten tentunya balai besar meski demikian yang menerima dampak dari banjir tetap kita orang didaerah,” terang Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

Antok panggilan akrabnya mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi untuk segera membuat terobosan dengan mengusulkan fasilitas pengendalian banjir ke Balai Besar DAS Bengawan Solo  melalui pemerintah pusat. Langkah itu segera direalisasikan mengingat kawasan Ngawi timur seperti dibeberapa kecamatan mulai Pangkur, Kwadungan, Padas maupun Ngawi Kota sendiri setiap tahunya terkena dampak siklus banjir.

Baca:  114 Posko Covid-19 di Jawa Timur Didirikan, Berikut Titik Letaknya

Adapun fasilitas pengendalian banjir urai Antok, bisa bentuk tanggul yang lebih siap dan tidak menutup kemungkinan lagi adanya saluran air semacam kanal untuk mengurai banjir. Karena apa, memang selama ini sudah ada beberapa titik tanggul yang dibangun Balai Besar DAS Bengawan Solo tetapi buktinya belum maksimal untuk pencegahan banjir.

Tidak hanya itu saja sebagai legislator dirinya sangat menyayangkan keberadaan Early Warning System (EWS) dipasang dibeberapa titik sentra banjir seperti diatas jembatan yang berada di wilayah Ngawi. Tapi keberadaan EWS itu tidak lebih sebuah pajangan karena terpantau tidak bisa dioperasikan saat banjir mulai melanda.

“Kalau bicara siapa yang rugi akibat banjir ini jelas warga masyarakat yang berada disekitar Bengawan Solo dan Kali Madiun. Dengan alasan yang cukup realistis ini tentu kami mendesak Pemkab Ngawi segera action jangan sampai banjir terus melanda dikawasan tersebut,” bebernya lagi.

Baca:  Fraksi PKS Hentikan Perang, Ciptakan Perdamaian!

Tidak hanya itu saja, dalam mengantisipasi banjir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngawi untuk lebih ‘prepare’ lagi. Baik persiapan alat evakuasi, base camp pengungsi jika dibutuhkan, tenaga rescue, tim medis demikian juga dengan anggaran operasional untuk mencover kegiatan selama bencana banjir terjadi.

Legislator dari PDI Perjuangan ini menilai sangat terlalu riskan apabila pihak pemerintah daerah melalui BPBD masih mempersoalkan anggaran operasional selama ini. Jelasnya, anggaran bencana alam memang termasuk anggaran taktis artinya bisa di cover melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Jangankan banjir dampak kekeringan saja biaya operasionalnya bisa diambilkan dari anggaran taktis ini. Mengapa bisa, memang dari sisi penganggaran itu sendiri sudah di poskan jadi sudah tidak ada alasan lain,” tegas Antok. (dik)

Baca:  Wakit, Warga Desa Gending, Manding Sumenep Tewas Dibacok Warga Kecamatan Sebelah