Jaksa Hadirkan Tiga Saksi Kasus Kongsi Pasar Turi, Permintaan Yusril Ganti Hakim Ditolak 

KANALINDONESIA.COM, Surabaya Permintaan kuasa hukum Henry Gunawan, Yusril Ihza Mahendra untuk mengganti majelis hakim pemeriksa kasus kongsi pembangunan Pasar Turi, tidak dapat dikabulkan.

Tudingan Yusril yang menyebut hakim ada kepentingan dalam perkara yang menjerat Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Gunawan, dinyatakan tidak terbukti oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Penolakan itu disampaikan Hakim Anne Rusiana dalam sidang di ruang Cakra di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (1/10/2018). Namun sayangnya, Yusril tidak hadir dalam persidangan yang sedianya mendengarkan tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Tim penasehat hukum sudah terima surat jawaban dari Ketua Pengadilan, karena itu sidang kami lanjutkan dengan pemeriksaan saksi,” ujar Hakim Anne Rusiana pada tim penasehat hukum terdakwa Henry dan memerintahkan  pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU untuk menghadirkan para saksi ke persidangan.

Sidang perdana pembuktian kasus tipu gelap ini menghadirkan tiga orang saksi. Mereka adalah Direktur PT Graha Nandi Sampoerna (GNS) Drs Iriyanto Abdoella dan dua penanam saham PT GNS, yakni Widjijono Nurhadi dan Teguh Kinarto.

Saksi Drs Iriyanto abdoella mendapat giliran pertama untuk memberikan kesaksiannya, sementara Widjijono mendapat giliran kedua dan dilanjutkan dengan keterangan saksi Teguh Kinarto.

Dalam kesaksiannya, Iriyanto menerangkan asal muasal kasus ini. Direktur PT GNS ini menjelaskan, jika tindak pidana Henry bermula dari penandatanganan. Kesepakatan antara PT GBP milik Henry dengan PT GNS terkait kebutuhan dana pembangunan pasar turi yang diminta oleh PT GBP yang diwakili Henry ke pemegang saham PT GNS.

Dikatakan Iriyanto, awalnya Ia tidak mengetahui adanya masalah kerjasama antara PT GBP dengan PT GNS. Masalah itu baru diketahui setelah Ia diangkat menjadi Direktur pada 2015.

“Saya baru tau adanya kerjasama permodalan dengan PT GNP yang diwakili Henry  terkait pembangunan pasar turi dari para pemegang saham PT GNS, yakni Shindo Sumidomo alias Asoei, Teguh Kinarto dan Widjijono Nurhadi,” terang Iriyanto saat bersaksi.

Kerjasama dalam bentuk notulen yang ditanda tangani pada 23 Maret 2010 itu, lanjut Iriyanto, berujung kerugian bagi PT GNS sebesar Rp 240 miliar.

“Kerjasama yang akan memberikan keuntungan buat PT GNS senilai Rp 240 miliar itu tidak berlangsung mulus, dimana uang yang sudah disetorkan ke henry sebesar Rp 68 miliar tidak berbalas dengan saham yang dijanjikan maupun janji pembayaran keuntungan berupa cek senilai Rp 120 miliar yang ternyata blong karena ditolak bank BCA dan tanah dan gudang senilai Rp 120 miliar yang sampai saat ini tidak ada wujudnya, sehingga dirinya pun selaku direksi atas persetujuan pemegang saham pada tahun 2016 melaporkan ke Mabes Polri,” ungkap Iriyanto.

Iriyanto sempat dicecar pertanyaan seputar dibuatnya notulen kesepakatan tanggal 23 Maret 2010 dan seputar upaya PT GNS yang sudah ditempuh. Namun karena belum menjabat sebagai direksi dia mengaku tidak tahu. Hakim pun menegur tim pembela terdakwa yang terkesan memaksa saksi Iriyanto untuk menjawab pertanyaan yang tidak diketahui saksi Iriyanto.

“Kalau tanya ya tanya saja. Jangan memaksakan jawaban kalo saksi sudah mengatakan tidak tahu,” ujar hakim Dwi Purwadi pada tim pembela terdakwa Henry.

Tak beda jauh dengan keterangan Iriyanto, saksi Widjijono pun juga memaparkan adanya kerjasama yang seperti dijelaskan saksi Iriyanto.

“Dan memang terjadi masalah dan kami sudah melakukan mediasi melalui pihak luar yakni Wefan dan La Nyala Mattalitti dan berhasil memperoleh kesepakatan pada 13 September 2013, dimana Henry berjanji membayar kewajiban memberikan saham ke PT GNS. Hal ini dirupakan 12 lembar giro dan 57 unit gudang senilai total Rp 240 miliar,” terang  Widjijono.

Sementara suasana persidangan mulai memanas saat Teguh Kinarto dihadirkan sebagai saksi yang ketiga oleh JPU. Kehadiran Teguh dalam persidangan sempat mendapat keberatan dari tim pembela terdakwa Henry dengan dalih belum menyiapkan dokumen untuk menghadapi kesaksian Teguh. Tapi keberatan itu ditolak oleh majelis hakim.

Keterangan Teguh tak beda jauh dengan saksi Iriyanto dan Widjijono.

“Pada 2012 saya didepak sebagai Direktur PT GBP tanpa pemberitahuan, padahal saat itu Pasar Turi sedang laris manis dipasarkan sampai mendapatkan penjualan Rp 1 triliun lebih,” ungkap Teguh Kinarto.

Keterangan Teguh itu membuat Henry terlihat kebakaran jenggot dengan melimpahkan kesalahan pemakaian modal dari PT GNS tersebut pada saksi Teguh.

“Apa yang ditudingkan Henry ini tidak berdasar, dia (Henry) pernah malaporkan saya tentang tudingan itu ke polisi tapi nyatanya laporan itu di SP3. Ini menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak benar,” pungkas Teguh menjawab pertanyaan terdakwa Henry.

Jawaban Teguh akan tudingan itu kembali membuat Henry kerja keras dengan menanyakan masalah di luar materi pokok perkara. Tapi kesan ngotot Henry untuk mendapat jawaban dari saksi Teguh Kinarto dihentikan oleh Hakim Dwi Purwadi.

“Terdakwa saya ingatkan ini terkahir kali Anda terus mengatur jawaban saksi. Cukup tanya saja yang jadi pokok perkara ini jangan menyimpang. Nanti kalo ada keberatan sampaikan di pembelaan jangan berbantahan,” ujar hakim Dwi pada terdakwa Henry.

Sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp 240 miliar ini akan kembali dilanjutkan dengan menghadirkan dua saksi fakta dari JPU kamis mendatang  tanggal 4 Oktober 2018.ria