Fadli Zon, Desak Pemerintah Pusat Jadikan Bencana NTB dan Sulteng Sebagai Bencana Nasional

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, berencana desak pemerintah pusat untuk nyatakan bencana gempa di NTB khususnya, Lombok dan Sumbawa juga Sulawesi Tengah di Palu dan Donggala sebagai bencana nasional. Hal ini dimaksudkan supaya penaganannya lebih mudah dan cepat.

“Tapi soal ini kembali lagi ke pemerintah daerahnya, mereka mau tidak,” ungkapnya, Selasa (2/10/2018).

Fadli menjelaskan, jika karena alasan pariwisata yang menjadi khawatirn jika dinyatakan sebagai bencana nasional. Menurutnya itu tidak ada kaitannya. Sebab saat ini, yang harus dipikirkan, bagaimana mendorong masyarakat biar cepat pulih lagi.

Ia menilai, proses rehab yang di lakukan di Lombok masih jauh dari harapannya. Karena masih banyak  dilihatnya, masyarakat masih menggunakan terpal sebagai atap  tempat tinggalnya.

“Melihat apa yang dijanjikan terkait huntara dan perbaikan rumah rusak berat samapi saat masih belum terealisasi,” sesalnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, masih banyak janji-janji lainya yang belum di realisasikan. Sebab itu dirinya berencana mengingatkan lagi dengan menyuarakan di pusat.

Sebab, menurutnya, janji yang sudah diucapkan pemerintah itu tidak boleh diundur lagi, harus segera direalisasikan. Karena daerah tersebut merupakan daerah terkena bencana. Baik itu Lombok hingga Sumbawa, apalagi saat ini ditambah dengan bencana yang terjadi di Donggala dan Palu.

“Karena itu kita berharap adanya koordinasi yang serius antara instansi pemerintah,” harapnya.

Sebab menurutnya, koordinasi itu sangat penting, baik dalam proses mitigasi maupun rehabilitasi. Supaya proses realisasinya cepat, termasuk untuk 1400 KK yang sudah mendapatkan rekening tersebut, agar tidak diubah menjadi kelompok.

Memang masih banyak juga yang belum menerima, baik itu huntara  maupun hal-hal lain seperti sanitasi dan toilet. Ini harus diluar rangkaian politik. Karena  ini merupakan kewajiban semua elemen, baik itu pemerintah maupun non pemerintah.

“Makanya sekarang harus fokus bagaimana menyelamatkan nyawa manusia dan kehidupannya pasca mitigasi,” pungkasnya.

Sebab itu, Ia berharap pemerintah segera realisasikan dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Baik itu bantuan yang seharusnya didapatkan seperti huntara yang layak, melalui anggaran yang sudah dialokasikan dan diverifikasi. (Idam)