Pascagempa, DPR RI Tetap Dorong Global Hub di KLU

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: DPR RI tetap mendorong terealisasinya mega proyek Global Hub di kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal ini diyakininya sebagai proyek yang akan mengubah wajah perekonomi Indonesia pada umumnya, dan NTB pada khususnya pasca bencana gempa.

“Saya dengar juga dari para investor  dari Qatar, mereka tidak menarik diri kok. Malah saya bertemu sama pembesar Qatar dan akan tetap berinvestasi di sini (Lombok Utara),” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Selasa (2/10/2018).

Menurutnya, proyek Global Hub memang penting di dorong sepenuhnya untuk menunjang kemajuan akses transportasi laut di Indonesia. Sementara itu, proyek ini bisa secara signifikan untuk memulihkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTB yang terdampak gempa.

Ia mencontohkan dengan melihat beberapa daerah lain yang terkena dampak gempa dan tsunami sebelumnya, seperti propinsi Aceh dan kota Banda Aceh. Saat ini daerah tersebut lebih maju dibandingkan sebelum terdampak bencana.

“Kita lihat apa yang terjadi di Aceh, setelah selesai bencananya, Aceh sudah mulai maju,” Katanya.

Tidak hanya Aceh, di Sumatera barat tepatnya kota Padang dan sekitarnya di 2009 lalu juga terdampak gempa. Malah saat ini sudah banyak terlihat  gedung-gedung tinggi dibangun di daerah tersebut.

Ia meyakini, pascabencana gempa ini usai, pasti akan terjadi perubahan signifikan di Lombok Utara ini. Baik  dari segi aspek pembangunan infrastruktur, maupun perkembangan perekonomiannya. Hal inilah nantinya yang akan menjadi keseimbangan didaratan. Juga bencana alam ini tidak akan menghambat rencana investor untuk tetap masuk.

“Kita melihat perbandingannya di tempat-tempat lain. Masalah Global Hub, saya harus tanyakan ke yang ahlinya. Karena Global Hub ini membutuhkan satu analisa mendalam,” Imbuhnya.

Untuk diketahui, kunjungan Fadli Zon  ke Lombok Utara untuk melihat langsung progres penanganan bencana terdampak gempa dimasa transisi dan recovery, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat serta menghimpun informasi dan masukan dari 30 orang anggota DPRD KLU.

Dirinya meyakinkan bahwa dalam proses penganggaran APBN 2019, dirinya bersama Fraksi Gerindra DPR RI akan mengawal persoalan anggaran untuk recovery masyarakat NTB. Sementara ini, RAPBN 2019 sedang dibahas bersama kementerian dan lembaga.

“Saya akan pastikan, sebelum diketok, akan saya tanyakan ke pimpinan terkait proses rehabilitasi di NTB. Dan kalau pemerintah mengajukannya di DPR. Kami tidak akan menolak kalau perlu kami menambah,” pungkasnya. (Idam)