Hingga kini 43 Anggota Dewan Sumenep Belum Melaporkan LHKPN

SUMENEP, KANALINDONESIA.COM-Sekitar 43 dari total 50 Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum melakukan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Untuk DPRD-nya baru 7 dari 50 anggota yang melaporkan LHKPN ke KPK,” kata Andika Widiarto Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK saat di Sumenep, Kamis, 4 Oktober 2018.

Menurut Andika Wiranto, Mestinya, Anggota Dewan pelaporan LHKPN itu maksimal sejak 31 Maret 2018 kemarin.

“Sebenarnya ini sudah terlambat, namun kami masih memberikan kesempatan untuk melaporkan tahun ini hingga 31 Desember nanti,” jelasnya.

Andika Berharap, semua wakil rakyat bisa memanfaatkan sisa waktu untuk segera melaporkan harta kekayaannya, Walaupun sanksi bagi anggota DPRD yang tidak melaporkan hanya sebatas sanksi administrasi.

“Kami harap tahun ini semuanya lapor. Kami terus umumkan kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai,” jelasnya.

Kedatangan Tiga orang Anggota KPK ke Sumenep itu untuk memastikan semua pejabat negara untuk melakukan pelaporan. Mereka juga memberikan sosialisasi kepada anggota DPRD dan juga kepala OPD yang ada di Sumenep.

“Mulai tahun ini pelaporan LHKPN sudah menggunakan sistem online,” tegasnya.(ziad)