Penyelesian Asset Pemkab Trenggalek Muncul dalam Paripurna Dewan

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Persoalan asset daerah yang dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur masih bermasalah muncul dalam gelaran  sidang paripurna dewan, dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda usulan DPRD Kabupaten Trenggalek, Jum’at (5/10/2018).

Dalam sidang paripurna tersebut juga diagendakan penyampaian jawaban DPRD atas pendapat Bupati terhadap dua Raperda tahun 2018 sebagai usulan bupati.

“Jawaban yang disampaikan bupati tadi terkait raperda asset / Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan jawaban DPRD terkait dengan raperda pelayanan publik dan kamtibmas,” kata Agus Cahyono Wakil Ketua DPRD Trenggalek.

Dikatakan Agus, jawaban bupati sudah memberi gambaran penyelesaian, terutama terkait barang milik daerah atau aset daerah. Karena dari waktu ke waktu aset daerah menjadi problem pada opini BPK yang tentunya akan mempengaruhi penilaian.

“Gambaran pertama, aset yang belum jelas akan dilakukan penelusuran. Juga disampaikan beberapa poin tentang aset daerah yang sudah dalam proses administrasi kepemilikan. Untuk aset yang menjadi beban pemda akan melakukan lelang sesuai peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Padahal, masih lanjut politisi asal PKS ini, berkali-kali Trenggalek telah mendapat penghargaan opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari beberapa kementrian yang ini akan berpengaruh pada penghargaan kedepan.

“ Beberapa hari yang lalu kita telah mendapat penghargaan opini  WTP dari Kementrian Keuangan RI atas serapan anggaran kita, jadi jangan sampai ini ternoda karena asset kita belum jelas,”lanjutnya.

Agus menerangkan, beberapa asset yang tidak punya nilai dan hanya membebani daerah misalkan tentang perawatan. Maka akan dihibahkan atau dimusnahkan, dan jawaban itu dirasa sudah jelas sebagai gambaran penyelesaian.

” Terkait dengan BUMD ada poin yang sangat penting. Seperti beberapa BUMD yang tidak memberikan PAD dengan signifikan. Seperti PT. Bangkit Prima Sejahtera, tadi juga disampaikan bahwa masih terjadi permasalahan,” terangnya.

Ditambahkan, sementara untuk pembubaran sebuah persero yang masih bermasalah, masih menunggu keputusan pengadilan. Karena pembubaran persero diharapkan beberapa BUMD tidak membebani daerah.

“Tapi karena ini masih dalam proses masalah dan masih menjadi bagian dari barang bukti. Sehingga ini belum bisa dibubarkan, menunggu hingga sampai ada masa inkrah. Seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima sejahtera  di Durenan itu juga sudah dalam proses di Pengadilan Negeri Trenggalek,” pungkasnya. (ham)

WELAS ARSO