10 Mantan DPRD Kabupaten Pacitan, Periode 1999-2004 Kembali Di Eksekusi Kejari Pacitan

Marvelous, Kasi Pidsus Kejari Pacitan

KANALINDONESIA.COM : 10 mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan periode 1999-2004 yang tersandung kasus Dana Bantuan Jasa Kerja dewan yang belum menjalani putusan pengadilan, menjalani eksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan, Rabu (12/10/20016).

Ke sepuluh mantan anggota dewan yang dieksekusi hari ini tersebut yakni  Maw (alhm), SP, SUD, Smr (alhm), ES, Str, Sgrt, Sjno As, Syn ( alhm), Sht merupakan anggota DPRD Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan eksekusi ke sepuluh mantan dewan tersebut dilakukan oleh pihak Kejari, menyusul turunnya salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, nomor : 78.PK/PID.SUS/2013.

Ke sepuluh mantan dewan tersebut sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun Mahkamah Agung tetap menolak dan bersikukuh untuk mengeluarkan surat putusan eksekusi yang ditujukan ke pengadilan Negeri (PN) dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri ( Kejari) Pacitan.

Baca:  Kesedihan Sundijah, Ibu Slamet Santoso Korban Pembunuhan Di Jombang

Dijelaskan Marvelous, Kasi Pidsus Kejari Pacitan,” sebenarnya eksekusi ini hal yang biasa karena kita harus menjalani perintah saja, maka kami saat ini masih menunggu kedatangan ke sepuluh mantan dewan tersebut, jika hari ini tidak memenuhi panggilan kami, maka eksekusi akan kita lakukan sesuai dengan surat perintah MA dan itu akan kami laksanakan secepatnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, eksekusi terhadap 10 orang mantan anggota DPRD Pacitan periode 1999-2004 yang tersisa dan terjerat dalam dugaan kasus Yang sama. Mereka menjalani hukuman yang sama dengan rekan-rekan mereka sebelumnya yang sudah menjalani duluan,” lanjut Mavelous.

Ditambahkannya, dalam perkara dana tunjangan mantan anggota DPRD periode 1999-2004 yang berjumlah 45 orang telah terbukti menerima dana bantuan jasa kerja masing-masing bervariasi besarannya ada yang Rp 48 juta sampai Rp 50 juta per orangnya.

Baca:  Unit Rrskrim Polsek Blega Gagalkan Transaksi Narkoba

“Untuk gelombang 1 sampai 3 sudah menjalani dan tinggal gelombang 4 dan 5 sisanya yang belum menjalani hukuman, bahkan majelis hakim menjerat mereka dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor),” tambahnya.

Dengan dieksekusinya ke sepuluh orang tersebut menambah daftar panjang untuk melanjutkan eksekusi, berarti kini masih ada gelombang 5 lagi yang masih menunggu putusan eksekusi dari MA.

Sementara Jhon fera Tampubolon, mantan anggota DPRD 1999-2004 yang sudah menjalani hukuman,”kedatangan saya ke kejaksaan ini hanya memberikan dukungan moral kepada teman-teman agar menjalani apa yang ada dalam surat keputusan Kejari. yang lebih heran lagi, ke enam teman kami yang dari fraksi TNI-Polri tidak ada kejelasannya ” apakah ditahan seperti yang saya jalani atau tidak” sampai sekarang teman-teman masih menanyakan kejelasanya,” pungkas Jhon. (Bc)

Baca:  Walikota : Tak Ada Lagi Toleransi Buat Inul Vista Kediri