Rahayu Saraswati Djojohadkusumo Menolak Pengesahan Perppu No. 1 tahun 2016 menjadi UU

Saraswati Politisi Gerindra, saat didampingi Ketua Komnas Perempuan Azriana, dan Sri Mulyati dari Forum Pengadu Pelayanan.

KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadkusumo menegaskan penolakannya terhadap disahkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Uandang-Undang) No. 1 tahun 2016 menjadi UU. Perppu itu disahkan pada Paripurna DPR RI Jakarta, pada Rabu (12/10/2016).

“Berdasarkan pertimbangan yang matang dan mendalam, setelah mendengar pandangan-pandangan dari banyak kalangan, utamanya pegiat perlindungan anak, serta kajian dan bukan menghadirkan harapan semu yang betul-betul memberikan solusi efektif komprehensif, kami mendukung langkah untuk memperberat sanksi bagi pelaku, tapi UU Kebiri ini sulit dilaksanakan, maka Fraksi Gerindra menolak Perppu ini menjadi UU,”tegas Saraswati dalam keterangannya pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Baca:  Satlak Prima Jaring Atlet Muda Potensial di PON Jawa Barat 2016

Politisi Gerindra itu didampingi Ketua Komnas Perempuan Azriana, dan Sri Mulyati dari Forum Pengadu Pelayanan.

Sebanyak 99 ormas pegiat anak-anak seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), LBH Apik, Walhi, Kontras dan lain-lain juga menolak Perppu ini.

“Kok kita dianggap tidak pro perlindungan anak. Menkumham RI juga tak pernah hadir kecuali diwakilkan. Jadi, aneh Perppu ini disahkan tapi akan direvisi. Padahal, UU Perlindungan Anak tahun 2015 sudah direvisi untuk yang ketiga kalinya,”ujarnya.

Penolakan itu kata Azriana karena kebiri seperti sudah diterapkan di Inggris, Jerman, dan Denmark justru tidak mengurangi kejahatan kekerasan sekssual anak.

“Biaya kebiri untuk satu orang per 3 bulan Rp 700 ribu, sehingga kalau pelakunya banyak, maka anggaran negara yang dikeluarkan juga besar. Jadi, biayanya cukup mahal,” tambahnya.

Baca:  12 Kementerian/Lembaga dan BUMN Raih Penghargaan dan Apresiasi Layanan Informasi Mudik 2019. Ini Daftarnya!

Sementara biaya visum untuk korban tidak dianggarkan oleh pemerintah, melainkan biaya sendiri. Sementara pemulihan korban itu sampai puluhan tahun.

“IDI juga menolak terlibat, karena melanggar kode etik kedokteran, tidak berperikemanusiaan, melanggar hukum HAM, dan ditambah carut-marutnya proses hukum itu sendiri. Sedangkan UU yang ada belum dilaksanakan secara optimal,”jelas Azriana.

Lebih lanjut dikatakanya,“saya sedih dengan disahkannya Perppu ini, karena DPR dan pemerintah seharusnya fokus pada Pansus RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang sudah masuk Prolegnas. Toh, kekerasan seksual itu tidak saja akibat alat kelamin, melainkan bisa melalui tangan, kaki, dan alat lainnya yang bisa merusak rahim perempuan. Pencegahannya pun anggarannya di APBD kurang dari 5 %,” kata Sri Mulyati.(ZAL)

Baca:  Kasus Suap Limbah Sawit, LKBHMI PB HMI Meminta KPK Panggil Menteri LHK