Dewan Trenggalek, Desak Kantor BNNK Segera Dibangun

H Samsul Anam Ketua DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, H Samsul Anam, menegaskan pihaknya konsen terhadap permasalahan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Selain mengawal regulasi terhadap narkoba dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang bahaya narkoba, pihaknya juga mendorong pemkab setempat agar segera membuat Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)  yang layak dan representatif.

Seperti diketuhui, Kantor BNNK Trenggalek yang ditempati kali ini masih statusnya masih pinjam aset milik pemkab setempat sehingga kondisinya tidak menentu. Bahkan sebentar lagi area itu akan menjadi bagian dari perluasan Pasar Pon yang terbakar beberapa waktu itu.

H Samsul Anam, mengatakan, tindak lanjut kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Jatim, Brigjen Pol Bambang budi Santoso ke Trenggalek beberapa waktu lalu, dengan mendesak pembangunan gedung BNNK.

“Kunjungan Kepala BNNP Jatim dalam rangka Monev serta ada kepentingan terkait permintaan hibah tanah kepada Pemkab Trenggalek untuk lokasi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek, dan itu kita seriusi pihak pemkab segera mengurusnya,” terangnya, Rabu , (10/10/2018)

Menurutnya, BNNP sangat berharap sekali, pihak pemkab memberikan hibah tanah untuk lokasi kantor BNNK. Dan selanjutnya BNNP mengajukan kepada pusat untuk dimintakan pembangunan sarana dan prasarananya.

“Kami memang sudah melihat rencana untuk itu, dan saat ini Bupati dan Pemda sedang mengadakan inventarisir aset yang ada di Trenggalek. Mana saja dan dimana lokasinya ketika nanti kita hibahkan,” jelasnya.

Trenggalek sendiri menurut Samsul, masih banyak membutuhkan kantor baru. Namun dengan permintaan BNNP akan segera difollow up dan dijadikan prioritas azas manfaat dan pentingnya untuk memerangi Narkotika.

“BNNP sendiri berharap tahun ini sudah terealisasi. Namun demikian masih akan kita koordinasikan kepada pihak terkait untuk memasukkan rencana tersebut kedalam prioritas,” pungkasnya.(ham)