Hanya Berfungsi Sesaat, Bangunan UPT Metrologi Legal Mangkrak

JOMBANG, KANALINDONESIA.COM: :Bangunan yang sebelumnya dipergunakan untuk Kantor UPT Metrologi Legal di Peterongan, Kabupaten Jombang, kini kondisinya mangkrak. Bangunan itu hanya berfungsi beberapa saat.

Hal ini terjadi usai turunnya aturan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.

Kondisi saat ini, papan nama yang sebelumnya terpasang di depan kantor, juga sudah ditutup dengan banner, usai adanya aturan dari kemendagri itu.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Jombang Masduqi Zakaria membenarkan bahwa, untuk saat ini tidak ada lagi aktivitas pegawai di kantor UPT. “Dengan ditutupnya UPTD memang sementara pelayanan belum bisa kita laksanakan,” ujarnya kemarin.

Masih menurut Masduqi, meski tak ada aktivitas apapun, kantor tersebut tetap dijaga, oleh tenaga honorer. Mengingat seluruh alat untuk melakukan tera masih berada di dalam kantor.

“Ának-anak yang kesini dari Dinas Perdagangan, semua,” imbuh dia.

Lanjut Masduqi, di Kabupaten Jombang, khususnya di Dinas Perdagangan dan Pasar sudah ada bidang meterologi. “Ada kabid metrologi untuk pengawasan,” tukas Masduqi.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rokhim, menyayangkan jika bangunan baru, yang dibangun menggunakan uang dari APBD itu tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keperuntukannya.

“Itu bangunan baru, ya sayang kalau dibiarkan. Kemarin saya dari sana lihat kondisi bangunannya, lah kok malah saya di foto ama perempuan yang jaga di sana,” ungkap Fattah.

Saat ditanya langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat secara ketersediaan pegawai, di Dinas Perdagangan dan Pasar itu sudah ada, namun hingga sampai saat ini kantor itu tidak difungsikan.

“Ya itu kan sudah ada pegawainya tapi memang belum jelas. Setau saya kepala nya yang dulu sudah dipindah. Ini kan sayang kalau gak dipakai,” tegas Fattah, pada sejumlah jurnalis, Kamis (11/10/2018).

“Ya paling tidak Pemda segera menggunakan bangunan itu. Apalagi bangunan itu digunakan sesuai dengan keperuntukannya. Kalau gak salah itu sempat jadi kantor UPT Metrologi Legal,” sambung Fattah.

Ia juga menyayangkan jika hari ini beredar kabar, bahwa ada petugas tera yang secara diam-diam melakukan tera ulang pada sejumlah SPBU. Dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal.

Menurut Fattah, pihaknya mendapat aduan bahwa salah satu SPBU di kawasan Blimbing, didatangi petugas tera ulang dan dimintai sejumlah uang. Sejumlah uang tersebut digunakan sebagai ongkos tera ulang.

Usai melakukan tera ulang, petugas penera ulang tidak memberikan stiker sebagai tanda bahwa mesin di SPBU itu sudah di tera ulang.

“Ya saya tanyakan manager SPBU, mana stiker tera ulang dari dinas provinsi, managernya bilang gak dikasi Cak ama petugasnya,” terang Fattah.

Hal ini lah yang membuat isu di Kabupaten Jombang, yang pemerintah daerah setempat mempunyai jargon anti pungli, harus tercoreng, karena ulah sejumlah oknum.