Dikti Menilai Pembangunan Kampus III UB Ilegal

KANALINDONESIA.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Kediri dan Eksekutif Kota Kediri akhirnya berangkat ke Jakarta guna konsultasi dengan Kementrian Riset teknologi dan Pendidikan tinggi ( Kemenriset Dikti ) dan ke Kemendagri terkait dengan pembangunan Kampus 3 Universitas Brawijaya ( UB ) yang menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 19 Miliar.

Hasil Konsultasi dari Kemenristek Dikti menyebutkan jika UB belum punya ijin dari Dikti Dan MoU Pemkot dengan UB Salah.

Konsultasi yang dilakukan oleh anggota dewan Kota Kediri karena untuk dasar melakukan Pansus, pasalnya ada beberapa aturan yang dianggap dewan telah menyalahi aturan yang ada, diantaranya MoU antara Pemkot Kediri dengan Pihak UB yang mengatakan Pendidikan Jarak Jauh ( PJJ ),” itu salah bukan PJJ namun PDD,”kata Yudi Ayub Chan, dari fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Baca:  Bupati Abdul Latif Kukuhkan Kamantaka dan Tandheng Sebagai Tari Khas Bangkalan

Ayub Can panggilan akrab anggota DPRD Kota Kediri tersebut juga mengatakan, semua proses pendidikan diluar domisili ( PDD) harus ada ijin terlebih dahulu dari Kemenristek Dikti,”UB harus lebih dulu mempunyai ijin dari Dikti dan MoU yang dilakukan oleh Pemkot dengan UB tersebut salah karena berbunyi PJJ atau pendidikan Jarak Jauh,”imbuh Ayub Chan.

Sementara itu, terkait pembangunan gedung UB yang saat ini masih berjalan dan menggunakan APBD sebesar Rp 19 miliar, pihak dewan, Rabu (12/10/2016) kemarin masih melakukan konsultasi dengan Kemendagri.

“Pihak Dewan juga mengajak eksekutif agar tak terjadi miss antara Pemkot dengan dewan terkait pembangunan UB, dan hasilnya gimana kita tunggu saja,”kata Ayub.

Hal senada juga diungkapkan Muzer Zaidib yang mengatakan jika MoU antara Pemkot dengan UB Salah.

Baca:  Sidang Kasus DAK Dengan Agenda Putusan Sela, Eksepsi Eks Wabup Ponorogo Ditolak Majelis Hakim

“Kalau boleh menjiplak steatmenya orang Kemenristek Dikti, pembangunan gedung UB itu ilegal,”tandas Muzer dari fraksi PKB DPRD Kota Kediri.

Sementara itu, saran dari Kemendagri mengatakan, bila pembangunan UB memang harus seijin Kementrian Dikti karena statusnya UB masih Badan Layanan Umum (BLU).

“Lain status dengan Unair Surabaya yang tanpa seijin DPRD, UB masih dalam naungan Dikti,”kata Muzer.

Untuk diketahui, pada berita sebelumnya menyebutkan proyek pembangunan gedung kampus III Universitas Brawijaya panen kritik. DPRD Kota Kediri meminta agar pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri transparan dalam MoU yang dilakukan dengan pihak Universitas Brawijaya (UB).

Tiga fraksi yaitu PDIP, Gerindra dan PKB menuntut agar ada pembentukan panitia khusus terkait perubahan MoU pembangunan UB yang dibiayai APBD 2016. Mereka mengganggap perubahan MoU tersebut tidak sesuai dengan hasil pansus yang sebelumnya.

Baca:  Serma Sukirman Bersama Serda Tumpak Marpaung Berikan Materi Wasbang Bagi Mahasiswa Baru Politeknik Kesling

Jika sebelumnya hasil Pansus menyatakan hibah lahan 23 hektar untuk kampus III UB, namun ternyata ada anggaran untuk pembangunan sebesar Rp 19 miliar dari APBD.

“Mengingat di pemerintahan terdiri kepala daerah dan DPRD, seharusnya mereka mengajak ngomong kita, dan untuk kedepan harus dipansuskan. Karena keputusan Pansus berbeda dengan sekarang. Pembangunan UB menggunakan sistem sharing, seharusnya tidak seperti itu,” ungkap Srianah, Anggota Fraksi Gerindra.

Dia berpendapat Universitas Brawijaya mengejar profit dan dari adanya kampus di Kediri ada keuntungan, seharusnya pembangunan murni dari UB.

“Jadi untuk pembangunan seharusnya UB bukan APBD Kota Kediri. Jadi harus Pansus ulang,”ujarnya.(G Marmoyo)