Rencana Pembahasan APBD-P 2018 Lelet, Pemerintah di Arahkan ke Perkada

Wakil ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sudirsah Sujanto, Rabu (17/10/2018)

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Wakil ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sudirsah Sujanto mengaku rencana pembahasan APBD-P 2018 bersama pemerintah daerah tidak jadi dilanjutkan. Hal ini dikatakannya, karena di tengah rapat, Kemendagri melalui dirjen bina keunagannya hadir. Menjelaskan bahwa pelaksanaannya telat jadi tidak perlu ada pembahasan.

Turut hadir, Bupati KLU, H Najmul Akhyar beserta jajaran pemerintahan di bawahnya. Juga beberapa ketua komisi DPRD, dan Kemendagri

“Jadi cukup pake peraturan kepala daerah (Perkada) untuk acuan belanja kita di dua bulan terakhir ini”, ungkapnya, Rabu (17/10/2018).

Ia menjelaskan, pembahasan APBD-P kali ini terbilang lambat, karena di tahun sebelumnya selambat-lambatnya pembahasan yakni di akhir September. Sedangkan sekarang sudah masuk pertengahan Oktober .

Sebab itu,  pembahasan persoalan APBD-P tidak jadi. Solusi yang di berikanpun melalui Perkada. Semua draf pelaksanaannya sudah lengkap, tinggal diprint dan di tanda tangani Bupati.

“Jadi ini bukan peraturan daerah yah tapi peraturan kepala daerah untuk belanja daerah kita,” jelasnya.

Namun, harapannya juga, Perkada  yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah ini harus bernuansa kebencanaan. Artinya keputusan itu untuk kepentingan masyarakat, apa lagi saat ini pasca bencana. Jadi anggarannya di alokasikan  untuk pemulihan masyarakat korban bencana.

Perkada ini juga yang menyusunnya adalah kepala daerah. Jadi DPR nanti hanya mengawasi jalannya belanja saja.

“Jadi kita sebagai lembaga pengawas saja,” katanya.

Lanjutnya, perkada ini juga dinilainya sangat hebat. Sebab sudah dibuatkan KUA-PPASnya , bahkan sudah ditetapkan KUA-PPASnya untuk dijadikan dasar pemerintah daerah untuk menetapkan Perkada. Karena untuk item pembelanjaannya tidak boleh bergeser dari apa yang sudah disepakati dari KUA-PPAS.

“Karena itu sebenarnya hari ini perlu penjelasan juga pembahasan dari kepala daerah terhadap APBD-P ini,” katanya.

Dalam pembahasan APBD-P ini lebih di peruntukan untuk kebutuhan masyarakat terdampak gempa, seperti beras kemudian huntaranya juga pembelian spandek dan pembelian tripleknya. Karena ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak.

Jadi kalau untuk program fisik seperti pembangunan jembatan tidak mungkin dialokasikan, karena waktunya mepet sekali.  Sebab butuh waktu sebulan dalam proses  tender, lelang dan lain sebaginya.

“Tidak mungkin dan waktunya bisa habis, karena tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat,” imbuhnya.

Karena itu, saat ini dirinya hanya bisa melakukan kontrol saja, terkait hasil belanja Pemda. Supaya apa yang dibelanjakan bisa  tepat sasaran dan benar-benar untuk masyarakat yang terkena bencana.

Karena itu ia berharap, supaya proses Perkada ini bisa diselesaikan dalam waktu satu atau dua hari ini. Karena drafnya sudah jadi tinggal di tanda tangan saja.

“ Saya harap bisa di eksekusi untuk kebutuhan masyarakat tidak boleh di hambat-hambat lagi,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bappeda LALU, Herianto, menjelaskan, untuk APBD-P ini, dengan melihat kondisi tidak normal saat ini. Arahan untuk ke Perkada cukup bagus,karena regulasinya jelas.

Jadi perbup yang akan diubah nanti hanya dipenjabaran APBDnya saja. Tidak perlu pake perda, karena kalau pake perda di APBD perubahan prosesnya lama dan panjang.

“Karena belum pembahasan RAPBD sama legislatif terus evaluasinya ke Propinsi, kapan kita akan bekerja untuk masyarakat,” jelasnya.

Saat ini tinggal di rubah perda ke perbup saja dan setelah selesai tinggal direalisasikan saja. Terget secepatnya, Minggu ini harus sudah bisa kelar.

Juga kaitannya dengan anggaran di RAPBD sudah di susun, Namun aturannya akan ada sedikit pergeseran. Soalnya, kemarin (red) ada anggaran yang ditarik lagi dari SKPD, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pemulihan pasca gempa.

“Dan itu tidak perlu pergi evaluasi lagi ke propinsi,” katanya.

Lanjutnya, karena kondisi saat ini tidak normal, arahan ke Perkada bagus karena jelas regulasinya dan sudah diatur di  pasal 317 UU 23 2014. Kemudian pasal 313 permendagri UU 33 2018 dan pasal 162 Permendagri UU 13, jadi dasar hukumnya jelas mengatur tentang kondisi saat ini.

“Di APDB-P ini konsep yang kita pikirkan adalah bagaiman anggaran itu diarahkan untuk pemulihan dengan mengacu pada rehab rekon yang sudah kita susun itu,”tututpnya (Idam)