Seluruh Fraksi Dewan Trenggalek Sepakati Efisiensi Anggaran di APBD 2019

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menyampaikan pemandangan umum atas Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019, yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Demokrat , PAS dan Golkar serta sepakati efisiensi anggaran.

H Mugiyanto selaku juru bicara Fraksi Demokrat  mencermati pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2019 yang sebelumnya disampaikan Bupati Trenggalek, Emil Dardak, menargetkan Pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp 1,5 Triliun lebih dengan PAD Rp 293 Milyar lebih, dimana ada peningkatan dari tahun 2018.

Untuk itu, Fraksi Demokrat mendorong OPD terkait harus lebih memacu kinerja sesuai dengan potensi yang terdapat di Daerah. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Permendagri 33 Tahun 2017 bahwa Penetapan target pajak daerah dan retribusi harus didasarkan pada data potensi pajak.

“Serta perlu memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya,” ujarnya.

Selanjutnya Dana Perimbangan dalam struktur RAPBD 2019 masih menjadi target pendapatan yang dominan, Demokrat menilai jika Pemerintah Daerah tidak jeli dalam menghitung target Pendapatan hal ini mungkin saja tidak bisa terealisasi secara optimal.

“Untuk itu kami tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada Pemerintah Daerah khususnya OPD terkait agar memiliki dan menggunakan strategi terbaik agar target tersebut bisa tercapai,” harapnya.

Sementara, Siti Ngawati, dari farksi PDI Perjuangan, mengatakan peningkatan tarif retribusi pariwisata harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang berkuailitas dan menambah wahana wisata.

“Seyogyanya harus berbarengan dengan fasilitas pada suguhan pariwisata jangan hanya menaikkan tarif saja,” jelasnya.

Menurutnya, OPD mesti menyusun Pogram Prioritas dengan jeli dan memiliki capaian yang cerdas berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, karena sejatinya APBD merupakan fefleksi dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

“Selanjutnya kepada setiap OPD hendaknya meminimalisir kegiatan dan program yang terkesan sia-sia dan tidak merakyat, karena kita adalah pelayan masyarakat bukan dilayani,” pungkasnya. (ham)