PPTRA Sebagai Unit Kerja Paling Sadar Lapor Gratifikasi di BIG

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) Badan Informasi Geospasial (BIG) terpilih sebagai Unit Kerja Paling Sadar Lapor Gratifikasi pada perayaan HUT BIG ke-49 tahun ini.

Prestasi PPTRA ini diharapkan dapat diikuti Pusat lainnya di lingkungan kerja BIG untuk ke depannya.

Hal itu dikatakan Ketua BIG Prof. Hasanuddin Zainal Abidin pada acara Jalan Sehat Bersama di Bogor, Jum’at (19/10/2018).

Menurutnya, mengusung tema perayaan HUT BIG tahun 2018 “Satu Peta, Kerja Kita, Prestasi Bangsa” maka melalui Jalan Sehat Bersama ini untuk mengkampanyekan pengendalian gratifikasi di lingkungan BIG.

“Selamat kepada PPTRA atas penghargaan yang telah diraih. Semoga seluruh insan BIG semakin memiliki kesadaran untuk menolak dan melaporkan gratifikasi,” ujar Hasanuddin didampingi Kepala Inspektur BIG Sugeng Prijadi.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, gratifikasi merupakan salah satu dari tujuh kelompok tindak pidana korupsi.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Ancaman hukuman bagi penerima gratifikasi tidak main-main yaitu pidana 4-20 tahun dengan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” ungkapnya.

Ia pun sudah melakukan berbagal upaya untuk menumbuhkan semangat antigratitikasi di lingkungan kerja yang dipimpinnya. Upaya-upaya tersebut di antaranya dengan penandatanganan komitmen penerapan program pengendalian gratifikasi di lingkungan BIG pada 2015, diterbitkannya Peraturan Kepala BIG Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratiflkasi, kemudian dibentuknya Unit Pengendalian Gratitikasi melalul Keputusan Kepala BIG Nomor 1.1 Tahun 2017 untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian gratifikasl, serta berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Kompsi (KPK) terkait kegiatan-kegiatan pengendalian gratifikasi.

“Dampak dari pelaksanaan berbagai macam sosialisasi pengendalian gratifikasi sudah tampak nyata saat int, antara Iain tumbuhnya kesadaran Insan-insan di BIG untuk melaporkan gratifikasi yang telah diterimanya dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi,” ucap pria asal Nanggroe Aceh Darussalam ini.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil temuan rekapitulasi Unit Pengendalian Gratifukasi (UPG) Badan Informasi Geospasial, terdapat 13 laporan gratifikasi hingga bulan Oktober 2018 dengan sebanyak tujuh peIaporan gratifikasi telah ditetapkan statusnya menjadi milik negara berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK.

“Ada dua pelaporan gratifikasi namun tidak ditetapkan menjadi milik negara dan apresiasi oleh KPK, serta sisanya ada empat pelaporan gratifikasi masih dalam proses tindak lanjut,” ungkap hasanuddin

Hasanuddin mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BIG harus menolak segala bentuk gratifikasi.

“Apabila terpaksa menerima gratiflkasi, agar segera melaporkan dan menyerahkan penerimaan gratiflkasi itu kepada UPG BIG atau lnspektorat BIG melalui email: info.upg@big.go.id.” imbaunya.

Sementara Kepala Inspektur BIG Sugeng Prijadi mengatakan, bahwa gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, tapi juga bisa berupa barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang berhubungan dengan jabatan seseorang sebagai ASN dan berlawanan dengan kewajiban serta tugasnya.

“Pelaporan gratifikasi ke UPG BIG harus disertai dokumentasi foto barang gratifikasi. Kami kemudian melaporkan gratiflkasi tersebut ke KPK. Selanjutnya, dilakukan veriflkasi dan menunggu penetapan status barang gratifikasi,” tutur Sugeng. @Rudi