Guru Besar Unair Beberkan Pasal Pidana Penipuan Henry Gunawan

KANALINDONESIA.COM, Surabaya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) Surabaya, Prof DR Nur Basuki, SH,M.Hum membeberkan tindak pidana penipuan yang dilakukan bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan, memiliki dua unsur yakni objektif dan subjektif.

Nur Basuki yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis dan Harwaedi menyebut, perbuatan pidana penipuan  terdakwa Henry terhadap tiga pengusaha asal Surabaya berawal dari rangkaian kata bohong, tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu dan martabat palsu. Dalam hal ini para korban tergerak untuk menyerahkan modal dengan janji mendapatkan saham dan keuntungan.

“Saat ada kata bohong yang sebenarnya tidak ada dan tidak sesuai fakta, kemudian menyebabkan seseorang tergerak hatinya untuk menyerahkan uang, maka itu sudah termasuk penipuan,” ujar Nur Basuki menjawab pertanyaan Jaksa Darwis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (22/10/2018).

Nur Basuki juga ditanyai Agus Dwi Warsono selaku tim pembela terdakwa Henry. Apakah ada rangkaian kata bohong yang dilakukan kliennya, terkait ajakannya pada para kongsi untuk menyetorkan modal saham ke perusahaan terdakwa dan selanjutnya dibuatkan akte kesepakatan Nomor 18 Tahun 2010 untuk menegaskan bagian sahamnya.

“Perlu untuk diuji apakah dalam kasus jual beli saham ini apakah terdakwa benar benar memiliki saham di perseroan. Jika bukan sebagai pemilik dan pemegang saham maka itulah tipu muslihatnya, yakni bukan pemilik dan pemegang saham tetapi mengaku pemegang saham seperti yang ditunjukkan di akte no. 18,” tegas Nur Basuki di hadapan majelis hakim yang diketuai Anne Rusiana.

Pertanyaan tim pembela Henry menyoal kasus pidana yang disidangkan ini berdasarkan bukti-bukti dalam perkara perdata yang sudah dimenangkannya dimentahkan oleh Nur Basuki.

Diterangkan Nur Basuki, bukti berupa Bilyet Giro (BG) yang diserahkan terdakwa Henry dan kesepakatan penyelesaian tahun 2013 yang dipakai sebagai alat bukti di perkara perdata tidak ada pengaruhnya dengan perkara pidana yang saat ini sedang disidangkan.

“BG itu adalah salah satu bentuk jaminan saja dan diberikan atas prestasi yang belum diserahkan oleh terdakwa di akte no. 18. BG di sini adalah jaminan dan bukan alat pembayaran dan jika ada tipu muslihat sebelum akte 18 tahun 2010 itu, maka kesepakatan penyelesaian termasuk adanya BG tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap pidananya,” terang saksi.

Sementara terkait realisasi saham yang dijanjikan kepada korban di perusahaan terdakwa, saksi menganggap bahwa hal itu tidak sah. Sebab saat melakukan perubahan kepemilikan saham, harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya harus dilaporkan ke Ditjen AHU Kementerian Hukum & HAM.

“Perubahan kepemilikan saham itu bisa dilihat dari keputusan RUPS dan harus ada disetujui oleh Ditjen AHU, baru sah namanya,” ungkapnya.

Tak puas dengan jawaban ahli pidana ini, Henry lantas mengelak dengan menyebut jika kesepakatan yang dibuat sudah terpenuhi dengan bukti adanya realisasi dimasukannya para kongsi ke dalam manajemen PT GBP.  Namun pertanyaan Henry itu kembali dimentahkan Nur Basuki.

“Pak Henry, manajemen dan pemegang saham itu hal yang berbeda. Manajemen belum tentu pemegang saham begitu juga sebaliknya. Dan jika itu sudah dipenuhi sesuai akte no. 18 maka tentunya tidak perlu lagi notulen penyelesaian yang sampai sekarang tidak diterima,” ucap Nur Basuki.

Terpisah, kuasa hukum pelapor Tonic Tangkau mengatakan, perkara penipuan Henry Gunawan memiliki delik pidana penipuan dan bukan perdata. Sebab sejak awal terdakwa berusaha meyakinkan korban agar memberikan modal dengan menggunakan rangkaian kata bohong di mana terdakwa mengatakan adalah owner atau pemilik PT GBP.

“Faktanya pada saat kesepakatan awal permodalan ini dibuat tanggal 23 Maret 2010, terdakwa tidak memiliki kapasitas baik selalu pengurus, pemilik atau pemegang saham di PT GBP,” kata Tonic.

Menurutnya, mengenai pengakuan terdakwa sudah melakukan prestasi yang dijanjikan dalam berbagai akte dan kesepakatan lanjutan, hal itu merupakan janji janji yang tidak ada realisasinya.

“Prestasi mana yang dipenuhi, justru laporan pidana kepada terdakwa ini karena tidak terpenuhinya janji yang dituangkannya di dalam kesepakatan di 23 Maret 2010 sampai saat ini, baik (pembagian) saham maupun gudangnya,” pungkas Tonic.

Persidangan perkara ini akan dilanjutkan, Rabu (24/10) mendatang dengan agenda kesaksian dari JPU.

Seperti diketahui kasus penipuan dan penggelapan oleh Henry Gunawan dilaporkan oleh tiga orang kongsinya yang dirugikan senilai Rp 240 miliar.

Henry didakwa dengan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya Henry juga telah diputus bersalah dalam kasus penipuan terhadap pedagang Pasar Turi dengan vonis 2,5 tahun dan juga divonis 2 tahun pada putusan bandingnya pada kasus penipuan tanah di Claket Malang.ria