Najmul Instruksikan BPBD Ikuti Penyederhanaan Bantuan Stimulan

 

Bupati Kabupaten Lombok Utara, H Najmul Akhyar, saat ditemui di kontenernya beberapa waktu lalu.

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H Najmul Akhyar mengaku sudah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, agar mengindahkan instruksi Presiden, Joko Widodo, terkait penyederhanaan pelaporan dan pencairan bantuan stimulan untuk korban gempa Lombok. Menurutnya itu adalah instruksi langsung presiden melalui Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, jadi wajib diikuti.

“Penyederhaan itu adalah perintah presiden, tentu hal itu sudah dikaji regulasi aturannya, agar tidak
menyalahi aturan Undang-Undang,”Ungkapnya, Senin (22/10/2018).

Najmul Menjelaskan, penyederhanaan itu bagus untuk mempersingkat proses
penyaluran bantuan. Terutama dalam proses admintrasinya
yang terlalu panjang, dan saat ini sudah dipersingkat supaya masyarakat dipermudah.

Menurutnya, apapun alasannya BPBD harus mengikuti penyederhanaan itu. Karena bagaimanapun, instruksi penyederhanaan itu langsung dari orang nomor satu di Indonesia. Tentu dari semua regulasinya sudah dikaji agar tidak menyalahi aturan Undang-Undang. Jadi sudah pasti, Presiden ada dasarnya menginstruksikan penyederhanaan ini.

“Mereka pasti sudah merapatkan hal ini, dan kita harusnya bersyukur ada penyedehanaan ini, tinggal tugas kita mempercepat pembentukan Kelompok Masyarakat
(Pokmas) itu,”katanya.

Najmul menilai, penyederhanaan ini bagus untuk Pokmas, karena pada saat pokmas melakukan pencairan, pihak Bank akan lebih mudah melayaninya. Sebab dengan terbentuknya pokmas, cukup satu orang yang mewakili puluhan orang sebagai penerima dana stimulan tersebut.

“Seandainya pokmas tidak ada, bisa dibayangkan 40 ribu lebih penerima bantuan itu menumpuk mengantri di Bank dan itu pasti akan susah dilayani,” jelasnya.

Diakuinya, di Desa Salut, Kecamatan Kayangan terdapat sebanyak 900 lebih jumlah penduduk. Dan disana sudah berhasil dibentuk sebanyak 53 pokmas. Diakuinya juga dengan adanya pokmas ini, akan memepermudah dan memepercepat pemerintah untuk memproses dan merealisasikan dana stimulan tersebut.

“Jika tidak dibentuk pokmas, bisa dibayangkan bagaimana ribetnya pihak Bank melayani puluhan ribu masyarakat di Lombok Utara ini,” katanya.

Lanjutnya, Estimasi untuk
penerima bantuan pertama saja, bisa mencapai 50 ribu lebih. Dan bisa dibayangkan bagaimana pihak Bank yang sudah ditunjuk untuk melayaninya. Bahkan Najmul menilai, penyederhanaan ini juga bagus untuk mempersingkat proses pencairannya.

Dalam proses ini juga kata Najmul, pokmas akan dibantu untuk bekerjasama dengan suplayer atau penyedia barang yang ditunjuk pokmas untuk mendapatkan bahan bangunan rumah yang diinginkannya. Hal ini supaya bisa mempermudah dan memepercepat pembangunannya.

“Namun kita juga menegaskan bahwa, yang akan menyediakan barang-barang itu bukanlah kontraktor yah,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, Sekertaris, BPBD Lombok Utara, Evi Winarni sudah menjelaskan beberapa waktu lalu, bahwa ketidak bernainya mengambil langkah penyederhanaan ini, dikarenakan bertentangan dengan peraturan BPBD yang lebih tinggi.

Sebab, katanya persoalan ini sudah diatur dalam Undang-Undang. Karena itu dirinya tidak berani mengambil resiko ini. (Idam)