Nasruddin, Pertanyakan Maksud Bupati Lakukan Peletakan Batu Pertama di Lokoq Beru

 

Anggota Komisi III DPRD KLU Nasruddin, saat di wawancarai di tenda kerjanya, Senin (22/10/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Anggota Komisi III DPRD KLU Nasruddin pertayakan maksud Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar yang sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah Risha, di Dusun Lokoq Beru, Desa Salut Kecamatan Kayangan beberapa waktu lalu. Sebab sampai saat ini pembangunan rumah tersebut belum juga dilakukan.

“Apa sih yang menyebabkan rumah itu belum dibangun, sedangkan sudah dilakukan peletakan batu pertama lho,” ungkapnya, ditenda tempat kerja sementaranya, Senin (22/10/2018).

Ia menjelaskan, jumlah data rumah yang sudah di SK kan oleh bupati KLU sebanyak 44 ribu rumah yang rusak berat. Dari 44 ribu tersebut, baru 1.478 SK yang sudah memiliki buku rekening dan terisi uang bantuan stimulan.

Namun sampai saat ini sebanyak 1.478 rekening yang terisi uang tersebut belum juga dieksekusi oleh BPBD, karena harus dimutasi kerekening kelompok.

“Dan sampai hari ini belum terealisasi semaunya,” jelasnya.

Lanjutnya, berdasarkan laporan BPBD KLU sendiri, sebanyak 200 KK yang sudah menerima dan mulai melakukan pembangunan. Sedangkan 80 persen dari jumlah tersebut menggunakan konsep Risha dan sisanya konvensional (Riko). Namun sampai saat ini baru 44 kelompok, dengan jumlah 10 orang perkelompoknya yang sudah melakukan eksekusi.

“Sedang untuk jumlah sisanya ini kapan yah,” Tanyanya.

Sebanyak 1.478 dari jumlah rekening yang ada 743 unit rencananya akan dibangun di Desa Salut, Kecamatan Kayangan. Namun hingga hari ini pembangunan belum bisa mulai. Padahal peletakan batu pertamanya sudah sekitar satu bulan yang lalu.

“Sebulan yang lalu peletakan batu pertamanya sudah dilakukan dan hanya dasarnya saja, tapi pembangunan tidak dilakukan. Tidak ada tindak lanjutnya,” katanya.

Menurutnya, banyak hal yang menyebabkan pencairan dana stimulan rumah korban gempa rumit. Salah satunya adalah dengan keberadaan Pokmas. Sedangkan syarat terbentuknya Pokmas itu harus ada pendampingan fasilitator tingkat Kabupaten , Propinsi dan Pusat.

Sedangkan Di Lokoq Beru itu sudah terbentuk kelompoknya. Namun tidak ada dilihatnya fasilitator pendampingan, karena memang fasilitatornya belum terbentuk.

“Makanya hal ini banyak menimbulkan pertanyaan,” kesalnya.

Dinilainya, persolan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Karena kejelasannya belum ada, apakah ini akan diambil oleh fasilitator pusat, yang akan memerintahkan ke BPBD untuk memutasikan uang dari rekening pribadi ke kelompok. Sementara Bupati sudah melemparkan statemen setuju dengan rumah Risha.

“Dan sampai saat ini belum terbangun kok, yang ada hanya dasarnya saja dan kerangkanya belum ada terbangun” imbuhnya.

Lanjutnya, ketika masyarakat memutuskan untuk menggunakan Risha, PUPR sangat cepat meresponnya. Namun ketika masyarakat ingin menggunakan rumah konvensional terkesan mereka tidak mau meresponnya, dan ini menjadi kendala di masyarakat.

Sedangkan Juklak-juknisnya sudah jelas bahwa harus masuk melalui rekening pribadi dulu, baru dipindahkan ke rekening kelompok. Setelah itu Pokmas yang akan memberikan ke pihak ketiga untuk menyediakan barangnya.

“Sedangkan yang diterima oleh masyarakat adalah upah buruh yang nilainya hanya Rp 5 juta saja nantinya,” pungkasnya.

Nasruddin berharap, supaya pencairan bisa segera dilakukan. Dan Pokmas diharapkan bisa segera mengelola pembangunan rumahnya, baik itu Risha maupun konvensional (Riko).

“Silahkan serahkan semuanya kepada Pokmas dan masyarakat yang menentukannya mau bangun rumah apa, tapi jangan digiring ke Risha saja,” tutupnya. (Idam)