​Lanjutkan Pembangunan UB Asal Ada Ijin Dikti 

KANALINDONESIA.COM : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Kediri berikan solusi Pemerintah Kota Kediri dalam meneruskan pembangunan kampus III Universitas Brawijaya ( UB ).

Solusi tersebut didapat dari hasil konsultasi ke Kemenristek Dikti dan Kemendagri Dirjen Anggaran.
Dalam keteranganya melalui telepon selulernya, Yudi Ayub Can anggota DPRD Kota Kediri mengatakan, jika memang pemerintah ingin melanjutkan pembangunan diharapkan untuk segera berkoordinasi dengan pihak UB.

“Minta segera UB secepatnya mengurus surat ijin ke Dikti,” kata Yudi dari fraksi Demokrat. 

Lebih lanjut Yudi menjelaskan jika UB masih berstatus dalam naungan Dikti dan tidak berdiri sendiri seperti Unair dan ITS yang sudah berbadan Hukum,” Ub masih dalam naungan Dikti belum punya badan hukum seperti Unair maupun ITS, jadi Harus punya ijin Dikti dulu,”ungkap Yudi.

Baca:  Sertijab Kepala SMAN 1 Ponorogo dari Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM kepada Pelaksana Tugas Agus Prasmono, M.Pd

Saran dari Dikti meminta agar UB segera mengurus ijinya, dan saran dari Dirjen anggaran mengatakan jika pemerintah keberatan akan anggaran tiap tahun,  bisa dihibahkan.

“Kalau keberatan dan terbebani anggaran pihak Pemkot bisa menghibahkan ke Dikti dan nanti Dikti yang akan meneruskan pembangunan tersebut, itu saran lho dari Dirjen pajak, ” imbuh Yudi.

Yudi juga mengatakan pihak Dirjen Anggaran juga mengapresiasi akan pembangunan UB tersebut dan mempersilahkan meneruskan pembangunannya asal ijin dari Dikti sudah ada.

“Mereka mempersilahkan Pemkot melanjutkan pembangunan asal jelas,” pungkas Yudi. 

Terpisah, sementara itu Muzer Zaidib dari fraksi PKB mengatakan jika tanpa seijin dewan itu keliru dalam pembangunan Kampus III UB, karena status UB masih dalam naungan Dikti, memang lain dengan yang sudah berbadan hukum seperti Unair dan ITS.

Baca:  ​Masukan Perempuan Lain Kerumah, Oknum Sat PP Kota Kediri Bakal Dilaporkan Walikota 

“Bu Maria Bagian Hukum kog bilang tanpa ijin dewan nggak apa apa, ” kata Muzer. 

Dikonfirmasi terkait dengan MoU yang sudah dibuat pihak dewan meminta untuk mencabut dan memulai lagi MoU yang baru. (G Marmoyo)