Dewan Trenggalek Datangkan Tim Kolaborasi Integritas Nasional Cegah Korupsi

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Asep Choirulloh Bombing, eks anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama tim Kolaborasi Integritas Nasional akan memberikan pengawalan perencanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk 30 tahun ke depan melalui fungsi legislator di DPRD setempat.

Perencanaan itu akan termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) Pembangunan Budaya Integritas Kabupaten Trenggalek mulai dari draft, naskah akademik dan finalisasi pelaksanaan APBD.

Asep mengatakan kedatangannya di Trenggalek memang atas undangan dari pihak DPRD Kabupaten Trenggalek. Hal ini dimaksudkan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi di Trenggalek termasuk legislatornya.

“Ini merupakan permintaan langsung dari para wakil rakyat dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan budaya integritas di Kabupaten Trenggalek,” ucapnya, Jum’at, (18/10/2018).

Rencananya, kegiatan Tim Kolaborasi Integritas Nasional akan bekerja menelorkan pemikiran selama dua hari mulai Jum’at-Sabtu, (18-19/10). Penyusunan itu diharapakan bisa maksimal karena sebelumnya tim telah menyiapkan draft di Jakarta.

“Sebelumnya sudah ada kerangkanya berikut materi dasar yang kita pelajari sebelum datang di Trenggalek,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, H Samsul Anam mengaku bangga dengan hadirnya Tim Kolaborasi Integritas Nasional yang akan membantu penyusunan Ranperda pembangunan Trenggalek untuk 30 tahun ke depan.

“ Ini akan menjadi buku putih yang akan menjadi acuan dasar arah pembangunan Trenggalek ke depan,” ucapnya.

Dijelaskannya, eks anggota KPK ini akan membantu mengawal rencana besar Kabupaten Trenggalek mulai dari penyusunan hingga finalisasi pelaksanaannya.

“Eks KPK ini untuk mengawal sehingga penyusunan Perda pembangunan itu akan benar terhindar dari tindak pidana korupsi dan penyelewangannya,” tegasnya.

Meski berganti kepala daerah, masih keterangan Samsul, tidak akan merubah rencana Pembangunan seperti yang berkali-kali terjadi di Trenggalek.

“Meskipun ganti bupati atau dewannya, tidak akan meninggalkan patokan kalau sudah ada perda ini,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kolaborasi Integritas Nasional sendiri merupakan wadah bagi organisasi pemerintah atau swasta yang kompeten membimbing lembaga pemkab ataupun yang lain memiliki budaya integritas dan paham terhadap aturan hukum.

“ Mereka memang datang dengan kompetensi untuk membawa lembaga kepada taat hukum dan terhindar dari penyelewengan uang negara,” pungkas samsul Anam.(ham)