Tiga Pokok Penting Evaluasi Gubdernur dari P-APBD 2018 Trenggalek

 

 

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Tiga hal yang menjadi pokok pembahasan menyikapi hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur, di tingkatan  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek, pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2018  diantaranya perjalanan dinas, pengadaan kendaraan dinas, serta bagi hasil pajak dan retribusi.

“Tiga hal itulah yang kini serius kita kaji dan rasionalkan sehingga ada acuan dasar dari perbaikan yang kita lakukan,” ucap Samsul Anam Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Jum’at, (26/10/2018) di Trenggalek.

Dijelaskannya, telah disampaikan oleh eksekutif terkait beberapa hal poin penting mengenai hasil evaluasi gubernur tentang P-APBD tahun 2018 itu.

“Sehingga dari hasil tersebut perlu menjadi perhatian dan komitmen pada pelaksanaan kedepan,” jelasnya.

Menurutnya, dari penjelasan tadi ada beberapa poin yakni tentang perjalanan dinas. Pengadaan kendaraan dinas serta penempatan nomor rekening yang juga perlu dicermati kembali.

“Eksekutif telah memaparkan beberapa perjalanan dinas yang dinilai terlalu tinggi. Serta penjelasan pengadaan kendaraan dinas bukan diperuntukkan untuk kendaraan operasional jabatan melainkan untuk operasional pelayanan,”tegasnya.

Politisi asal PKB ini menuturkan, konsekuensi terkait bagi hasil pajak dan kontribusi daerah. Yang juga harus memperhitungkan realisasi tahun kemarin.

“Maka semua itu menjadi perhitungan untuk dibenahi sebagai hasil evaluasi Gubernur. Dengan target akan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali tahun depan,” tuturnya.

Proses pembahasan Raperda P-APBD ini, diterangkan Samsul, diawali sidang komisi mulai,  kemudian pembahasan oleh Banggar,selanjutnya dilakukan beberapa perubahan baik peningkatan pendapatan daerah maupun efisiensi belanja daerah.

“Beberapa perubahan terkait peningkatan pendapatan maupun efisiensi belanja, serta rekomendasi atas kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Pembahasan tersebut merupakan salah satu kontrol pihak legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” terangnya.

Selanjutnya Raperda atas persetujuan Pimpinan DPRD dan Bupati Trenggalek akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dan diharapkan Perda APBD segera ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Maka sekarang kita kembalikan lagi kepada Gubernur evaluasinya.

“Dengan penetapan perda yang semakin cepat ini diharapkan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan sesuai  dengan rencana,” pungkasnya.ham