Diskusi Urgensi RUU Perubahan Iklim

istimewa

KANALINDONESIA.COM :Pertemuan Paris atau Paris Agreement (PA) tahun 2015 konsekuensinya Indonesia harus menggunakan energy yang bersih (gas, renobel, dan bukannya fosil), dan memelihara hutan dengan baik.

Karena tujuannya adalah menyediakan lingkungan alam yang bersih dan sehat untuk rakyat. Indonesia harus meratifikasi PA agar berbagai kepentingannya di dunia internasional bisa diakomodir.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi “Urgensi RUU Perubahan Iklim” bersama anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Setya Widya Yudha, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagiaan, Dirjen Perubahan Iklan Kemenhut LHK Nur Masripatin, dan Chalid Muhammad dari Institute Hijau Indonesia, di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Menurut Ramson, jika PA mempunyai konsekuensi ekonomi dan hukum. Karena itu pemerintah harus menyiapkan strategi tantangan ekonomi sebelum menandatangani PA tersebut. Setidaknya mampukah industri dan otomotif kita menggunakan energy bersih, tidak boleh memakai mobil berumur 5 tahun, dan harus melestarikan hutan.

“Kalau kedua hal itu tidak dimenej dengan baik, maka PA itu hanya retorika saja. Sebab, PLN saja masih pusing membayar subsidi Rp 58,6 triliun/tahun. China memang sudah siap ratifikasi itu karena pendapatan perkapita sudah tinggi. Sedangkan kita pertumbuhan ekonomianya masih 4,5 %, dan ini bisa turun lagi kalau mengikuti PA tanpa persiapan. Misalnya pabrik akan banyak yang tutup seperti textile dan industry lainnya. Jadi kalau ekonominya masih rendah, rakyat belum siap, maka kita akan menjadi korban,” ujarnya.

Baca:  Menpora Ajak Masyarakat Kembangkan Olahraga Desa dan Sukseskan Asian Games 2018

Sementara kalau menyetop penggunaan batubara, maka akan terjadi pengurangan sekitar Rp 200 triliun dari APBN. Karena itu kita akan usahakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di tahun 2018, sehingga tidak hanya menyetujui PA menjadi UU, melainkan harus diikuti dengan persiapan secara ekonomi seperti pemakaian mobil dan energy terbarukan.

Satya Widya Yudha menilai jika PA ini masih sebatas pelestarian lingkungan dan bersifat himbauan karena belum menjadi UU. Baik bilateral dan multilateral.

“Memang sepakat menurunkan emisi karbon sampai 26 % dan dengan bantuan asing bisa sampai 41 %. Dan, ini sudah menjadi keputusan Presiden untuk kemudian dijalankan di seluruh sektor kementerian,” tambah politisi Golkar itu.

Karena itu agar PA 2015 mengikat dan berkekuatan hukum internasional, maka harus menjadi UU.

“Itulah perlunya ratifikasi, agar bisa diimplementasikan oleh semua lembaga negara. Dimana menejemen pengelolaan hutan untuk mengurangi emisi karbon 29% bisa terwujud, dan itu perlu komitmen semua berbasis energy bersih seperti gas, renobel, bukan fosil seperti minyak, batubara dan lain-lain. Untuk itu DPR membentuk ‘Kaukus Ekonomi Hijau’ lintas Komisi dari Komisi IV, VI, VII, X dan XI DPR RI.

Baca:  Diduga Tak Sesuai Dalam Penersangkaan, Dirjen Pajak Dipraperadilankan

Nur Masripatin, mengatakan PA ini mengadopsi mandat konstitusi dimana negara harus menyediakan lingkungan yang baik untuk rakyatnya. Kita sepakat dengan pertimbangan keberagaman dengan negara yang kecil, bahwa esensi PA ini untuk semua, yaitu semua negara sepakat mengurangi emisi pada tahun 2030 – 2050.

PA ini telah ditandatangani 170 negara di dunia, dan belum pernah terjadi dengan jumlah yang besar seperti MoU PA ini, maka pada 4 November 2016 ini harus ada di pertemuan PA di Maroko. Mengapa ratifikasi ini penting?

“Sebab ini akan menjadi pedoman dunia secara umum untuk menjaga lingkungan yang sehat. Kita masih punya waktu untuk mengeleborasi sebelum tahun 2020 dan di 2019 sudah mulai kurangi emisi 29 % dalam target pembangunan,” ungkap Nur.

Belajar dari sejumlah negara, target pertumbuhan ekonomi tetap bisa dicapai. Kita masih mempunyai waktu untuk menyusun ‘Roadmap’ agar ada regulasi antar sektor.

“Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan, mayoritas warga negaranya bekerja di sektor alam pertanian, nelayan, perkebunan dan sebagainya. Jadi, iklim sebagai isu global, maka harus ditangani secara global,” tambahnya.

Di mana dari 170 negara tersebut, masing-masing membawa persoalan nagaranya. Seperti lingkungan, bencana alam, kebakaran hutan, tsunami, udara yang panas, dingin, dan sebagainya. Karena ituharus ada upaya bersama untuk menanggulanginya.

Baca:  Dum Truck Hantam Tiang Rambu Lalu Lintas, Tol Jakarta-Tangerang Macet

“Jadi, tak ada yang inkonsisten dari PA ini dan tak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan juga menjadi beban bersama dunia,” pungkasnya.

Chalid Muhammad mengatakan jika yang bekrpentingan dengan PA ini adalah Indonesia, karena memiliki 17 ribu pulau lebih dan kalau terjadi kenaikan air laut, maka pulau – pulau itu akan tenggelam. Selain itu mayoritas rakyat nafkahnya tergantung kepada alam (pertanian, nelayan, kebun, hutan, dan sebagainya). Sehingga anomaly cuaca ini bisa mengakitkan terjadinya penurunan pendapatan. Seperti gagal panen, gagal melaut, dan lain-lain.

“Kalau Indonesia tidak melakukan ratifikasi, maka Indonesia tak bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingannya di dunia internasional. Karena itu Indonesia paling berkepentingan dengan PA ini menjadi UU untuk melahirkan tata kelola hutan dan lahan yang sehat,” kata Chalid.

Bahkan ada yang mengatakan kalau bumi ini suhunya naik 2 derajat, maka akan banyak terumbu karang yang ternggelam, dan kalau Indonesia tidak aktif, maka akan sulit memastikan untuk menurunkan emisinya.

“Jadi, secara mendasar PA ini merupakan kepentingan bersama untuk keselamatan bumi. Untuk itu sebelum 4 November 2016 ratifikasi ini sudah sampai ke PBB. Sebab kalau tidak, Indonesia hanya akan menjadi penonton, dan kepentingannya terabaikan dunia,” pungkasnya.(ZAL)