Evaluasi dengan OPD, Dewan Trenggalek ingin Sinkronisasi dengan Eksekutif

Sukadji, Ketua Komisi I DPRD Kab. Trenggalek

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Sukadji, bersama anggota melakukan evaluasi terakhir Rancangan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun anggaran 2019. Langkah evaluasi itu sebagai tindak lanjut pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi yanga ada di gedung dewan itu agar sinkron dengan jawaban eksekutif beberpa waktu lalu yang berbuah evaluasi dari Gubernur Jatim.

“Kita membahas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Trenggalek untuk mensinkronkan dengan yang disampaikan bupati kemarin,” ucap Sukadji, Senin, (29/10/2018) di Trenggalek.

Pembahasan yang dilakukan Komisi I DPRD Trenggalek, masih keterangan Sukadji, dengan mengundang beberapa Kepala OPD, terutama yang masuk kategori bidang yang dipertanyakan oleh fraksi di dewan diantaranya PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Demokrat, dan Fraksi gabungan yakni PAS.

“ Pembahasan tersebut untuk memperjelas masalah terkait pertanyaan fraksi-fraksi dan jawaban eksekutif yang telah disampaikan Bupati,” terangnya.

Menurut Sukadji, dari situ ada beberapa hal yang dilakukan pendalaman untuk memilah mana yang benar. Apakah pertanyaan fraksi atau jawaban eksekutif yang tidak bisa memuaskan, membenarkan atau memperjelas masalah ini.

“Bila dirasa ada yang kurang jelas, maka kita perjelas pada rapat ini, sehingga pada tahap pembicaraan kedepan diharapkan kita sudah ada kepastian,” ungkapnya.

Politisi asal Golkar ini menambahkan, misal saja seperti perekrutan CPNS tahun ini yang memang sudah dianggarkan di tahun 2018. Sehingga untuk perekrutan yang akan datang misal 2019 tinggal menunggu persetujuan dari pusat.

“Kita sudah menyiapkan anggaran seawal mungkin untuk rekrutmen CPNS, sehingga ada kebijakan dari pemerintah pusat nanti kita sudah tidak bingung lagi,” tandasnya.

Namun, masih lanjut Sukadji , jika tidak disetujui pemerintah pusat , tentunya anggaran itupun juga tidak boleh dilaksanakan.

“Jika tahun depan tidak ada, maka juga tidak akan dilaksanakan,” pungkasnya.(ham)