Dinilai Tidak Becus Bekerja, Kepala BPBD KLU Diminta Mundur

Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), Asmayadi, saat diwawancarai disamping ruang rapat sementara bupati Lombok Utara, Selasa (30/10/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), Asmayadi minta kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Utara, Iwan Maret Asmara, dicopot dari jabatannya. Hal ini dikatakan, karena menilai kepala BPBD tidak transparan soal data penyaluran bantuan untuk korban gempa.

“Makanya kita minta dia untuk mundur saja,” ungkapanya, usai melakukan demo di depan kantor bupati KLU, Selasa (30/10/2018).

Ia menjelaskan, dana donasi yang masuk ke BPBD saat ini menjadi perbincangan masyarakat. Hal itu dikarenakan, tidak adanya transparansi data terkait penyaluran dana bantuan untuk korban gempa. Dalam aksi keduanya ini, ia juga berencana untuk bertemu langsung kepala BPBD, guna mengklarifikasi langsung soal jumlah dana bantuan yang masuk dan yang sudah disalurkan. Namun, kepala BPBDnya yang tidak hadir.

Diakuinya, tidak hanya kali ini saja kepala BPBD tidak hadir. Bahkan saat FKMLU melakukan hearing di dewan beberapa waktu lalu, juga tidak hadir. Hal inilah yang memicu masyarakat berfikir yang tidak-tidak.

“Jadi ya wajarlah kita pertnayakan, dan hati-hati lho ini bisa menjadi temuan BPKP nanti,” jelasnya.

Diakuinya, beberapa waktu lalu pernah mengkonfirmasi kepala BPBD. Namun, saat ditanya soal laporan dan cacatan jumlah alokasi bantuan tersebut, dia (Iwan Maret) berkilah, dengan alasan karena masih dalam Kondisi yang tidak normal akibat gempa.

Menurut Asmayadi, hal itu bukan harus dijadikan alasan, karena itu adalah tugasnya sebagai pemerintah, masyarakat tidak mau tahu itu. Karena rata-rata semuanya terkena dampak. Jika memang tidak mampu, Asmayadi minta undurkan diri saja. Tidak hanya itu, saat ini banyak yang dikerjakan oleh kepala BPBD yang tidak becus, seperti pembagian triplek dan seng untuk membangun hunian sementara itu.

“Saat ini masih terlihat amburadul, karena tidak ada laporan berapa yang sudah keluar masuk dan dibelanjakan menggunakan anggaran dari mana,” tanyanya.

Menanggapi itu, Wakil Bupati KLU, Syarifudin, tidak mempersoalkan hal itu, karena memang dalam situasi penaganan untuk korban gempa saat ini, masih terlihat amburadul. Sebab diakuniya, soal perkembangan data saat ini saja, dirinya tidak pernah tahu. Karena memang dalam masa penaganan ini, tidak ada laporan SKPD terkait untuk melapor ke dirinya soal dana bantuan tersebut.

“Kalau saya tidak minta, mana ada yang mau kasih tahu saya atau menaruhkannya dimeja kerja saya,” katanya.

Ia juga mengaku, pertanyaan yang dilontarkannya bersama ketua komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto, waktu rapat di tempat rapat DPRD KLU beberapa waktu lalu. Menyangkut pokmas yang sudah dilakukan ground breaking di desa Salut, tapi belum dilakukan pembangunan yang artinya belum jalan, tidak pernah ditanggapi dengan serius, bahkan tidak ada ketegasan selaku yang memiliki kewenangan.

Terpisah, Sekda Lombok Utara H. Suardi juga mendukung jika harus dilakukan evaluasi terhadap semua SKPD. Tidak hanya BPBD saja, tetapi semua pimpinan OPD harus segera dievaluasi. Dari hasil evaluasi itulah, nanti dipilih pemimpin yang bisa mengambil sikap.

“Jumat ini kita akan mulai proses evaluasi untuk semuanya dan akan dilakukan di Provinsi karena timnya berasal dari sana,” pungkasnya.(Idam)