Ratusan Pendemo Teriak Minta Bupati KLU Turun Dari Jabatannya

Ratusan masa aksi dari 5 kecamatan se Lombok Utara saat melakukan aksi demo didepan halaman kantor bupati, Lombok Utara, Selasa, (30/10/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Ratusan Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU), gelar aksi demo yang kedua kalinya di depan kantor bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam aksi ini masyarakat meminta, Bupati H Najmul Akhyar turun dari jabatannya sebagai kepala daerah. Permintaan ini serentak diteriakan masa aksi, karena menilai bupatinya tidak bisa menyuarakan suara rakyat ke pusat. Meminta supaya mempermudah Juklak-Juknis pencairan bantuan stimulan untuk korban gempa.

“Turunkan Bupati, turunkan bupati dan turunkan bupati,” teriakan kalimat yang serentak di teriakan berulang-ulang oleh ratusan pendemo didepan kantor Bupati KLU, Selasa (30/10/2018).

Anggota panitia aksi, Rian Sukandi, menjelaskan dalam oratornya, bahwa dari 5 kecamatan se Lombok Utara, semua tergabung jadi satu dalam aksi demo saat ini, tujuannya untuk meminta haknya yang Rp 50 juta tersebut, agar secepatnya bisa terealisasi. Sebab sudah 3 bulan lamanya masyarakat tidur dibawah tenda yang beratapkan terpal, untuk menunggu janji itu.

Tidak hanya itu, dirinya juga meminta supaya bantuan Rp 50 juta tersebut, menjadi hak sepenuhnya masyarakat korban gempa, bagaimanapun caranya itu. Sebab, katanya sesuai janji presiden Jokowi Dodo saat kunjungannya di Lombok Utara beberapa waktu lalu. Sudah jelas mengatakan, bahwa bantuan Rp 50 juta tersebut sepenuhnya dikelola korban gempa, dan sisanya bisa dipake usaha. Bahkan diingatkan juga agar tidak ada potongan sepersenpun untuk masyarakat.

“Dan kami tidak mau hak kami ini dijadikan lahan bisnis, terus orang yang didepan kami ini yang akan diperkaya,” teriaknya, sambil menunjukan tangannya ke arah kantor Bupati Lombok Utara.

Dilanjutkan Habibullah, dalam oratornya juga menyampaikan, janji uang Rp 50 juta yang dijanjikan presiden membuat masyarakat tidak bisa tidur nyenyak, karena harus memikirkannya. Padahal katanya, sudah jelas presiden instruksikan semua Rp 50 juta itu untuk masyarakat. Namun, yang menjadi persolan adalah bawahan presiden ini, yang tidak mau mengikuti apa yang sudah di instruksikan.

“Ini BNPB sudah menghianati presidennya ,juga seluruh masyarakat Lombok Utara dengan membuat juklak-juknis yang merugikan masyarakat,” kesalnya.

Diakuinya, kekhawatiran soal inilah yang membuat masyarakat bergerak saat ini. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin diatur dari jauh oleh Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB). Karena mereka (BNPB) tidak tahu kondisi masyarakat yang ada disini.

“Masa kita mau di atur dari jauh,”imbuhnya.

Endri Susanto juga ikut menambahkan, aksi ini merupakan jihad masyarakat korban gempa untuk memperjuangkan haknya. Sebab, kenapa hanya masyarakat penerima bantuan stimulan ini saja yang dipersulit. Sedangkan ratusan guru bisa mengambil dan menggunakan langsung anggaran yang diberikan pemerintah pusat itu, dan tidak dimintai pertanggung jawabannya.

Namun, ketika masyarakat menyakan persolan bantuan stimulan ini, pasti jawabnya hanya satu, Juklak-juknis dari BNPB, kata Endri. Menurut Endri, sebenarnya ini bukan persolan juklak-juknisnya. Karena juklak-juknis itu yang membuat adalah manuisa, otomatis masih bisa diubah. Semuanya tergantung Pemerintah Daerah dan DPRD, mau tidak bersama masyarakatnya untuk menyuarakan ke pak presiden, biar ditahu bahwa apa yang di janjikannya tidak terealisasi.

“Ini aneh, jangan jadikan korban gempa ini sebagi ladang bisnis dong,” pungkasnya.

Perlu diketahui, setelah beberpa jam melakukan aksi, beberapa perwakilan masa aksi melakukan negosiasi bersama Pemerintah daerah, yang di wakili, oleh Wakil Bupati KLU, Syarifudin dan Sekda KLU, H Suardi juga Ketua komisi I DPRD KLU, Ardianto beserta jajaran lainnya, didalam kontener yang dijadikan sebagai tempat rapat sementara oleh pemda, akhirnya mendapatkan hasil.

Hasilnya adalah kesepakatan melakukan penandatanganan antara Pemerintah Daerah dan DPRD bersama masyarakat, untuk mengagendakan jadwal pertemuan ke Presiden RI, Jokowi Dodo. Guna berdialog untuk membahas persolan yang dialami masyarakat saat ini. (Idam)