Perbup Baru disosialisasikan, Tower di Sumberwudi dan Sidokumpul dibongkar Tahun Ini

Tower bermasalah yang berdiri di Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng tahun ini akan dibongkar. Foto: omdik_kanalindonesia.com

LAMONGAN, KANALINDONESIA.COM; Dinas perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Lamongan memberikan perhatian adanya genjolak warga dan pemilik tower seluler. Di antaranya tower di Desa Sumberwudi dan Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng yang disegel oleh Satpol PP Lamongan.

“Untuk menghindari itu, sebenarnya pengusaha harus bisa memahami peraturan yang ada,” tutur Edy Sutrisno, Kabid Pengendalian DPM-PTSP Lamongan kepada Kanalindonesia.com, kemarin (31/10/2018).

Pihaknya mengumpulkan sejumlah pemilik tower seluler di Lamongan untuk menyampaikan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 tahun 2018, tentang penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi di Lamongan. “Ada sekitar 12 pemilik tower yang kita undang ke kantor,” ujar Edy saat dikonfirmasi via ponsel.

Dia menjelaskan, pengusaha tower harus mematuhi acuan site plan yang tertuang dalam perbup terbaru. Di antaranya proses perizinan pemanfaatan ruang. Izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Kita berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk berusaha tegas dan komitmen. Bagi tower-tower yang berdiri terlebih dahulu tanpa ada izin, kita akan menertibkan,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diperoleh DPM-PTSP, di Kabupaten Lamongan terdapat 217 tower yang sudah berizin. Selain itu, delapan pengusaha mengajukan izin mendirikan tower seluler baru. “Kemungkinan masih bertambah lagi yang mengajukan pendirian baru, ” ujarnya.

Jumlah tower lama bakal dikurangi dua tower yang dibongkar tahun ini. Yakni tower yang melanggar perizinan di Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng dan di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan. “Kalau tower di kota itu tidak melanggar, tapi dibongkar karena tidak diperpanjang lagi sama pemiliknya,” kata Edy.

Sedangkan, terkait tower Seluler di Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, menurut dia tak masuk data. Alasannya tower tersebut tak mengantongi izin. Edy mengingatkan pengusaha agar mentaati proses perijinan pendirian tower seluler. “Kalau ada satu tower dihentikan maka akan berimbas pada yang lainnya. Yang terpenting harus dipahami bersama,” pungkasnya.

Jurnalis: omdik/ferry/bisri
Editor : Arso