Debat Kusir Warnai Rapat Koordinasi Dewan Trenggalek dengan Komindag  

Mugiyanto, Ketua Komisi II DPRD Kab Trenggalek saat pimpin rakor dengan Dinas Komindag yang pertanyakan draft  usulan R-APBD hanya copy paste.

TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Debat kusir persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag) dengan Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek berlangsung seru. Legislator ini mempertanyakan kejanggalan angka yang ditarget dinas tersebut dalam penuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (R-APBD) tahun 2019. Termasuk menaikkan PAD di tahun 2018 sebesar Rp 2 Miliar yang ditargetkan naik menjadi Rp 3, 19 Miliar.

Tak ayal, dinas yang diwaliki Sekretarisnya, Sahar Musyafak kebingungan menjawab cercaan pertanyaan dari Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, yang memimpin rapat koordinasi beragendakan pembahasan penajaman R-APBD 2019, pukul 11.00 WIB, Kamis, (1/11/2018).

Mugiyanto menegaskan jika apa yang diusulkan Dinas Komindag Kabupaten Trenggalek janggal adanya. Hal ini dibuktikan angka yang tertera pada draft usulan dari tahun ke tahun samapai sekarang tidak ada perubahan.

“Angkanya sama, target sasaran juga sama, ini janggal, ini hanya copy paste saja,” ungkapnya berang.

Politisi asal Demokrat ini menilai kinerja dinas tersebut sangatlah lemah, karena tidak menyertakan potensi yang seharusnya bisa digali dinas untuk menaikkan PAD pada tahun depan.

“ Berarti tidak menggali potensi malah menunjukkan adanya kebocoran akibat potensi tidak dimunculkan dalam draft,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Kang Obeng ini menuding alasan yang dikemukakan Sahar tidak beralasan. Seperti retribusi parkir di pertokoan Jwalita milik  pemkab yang ternyata oleh dinas tidak dicantumkan dalam data potensi.

“Tolong retribusi parkir pasar burung dan pertyokoan Jwalita dimasukkan dalam draft potensi,” tandasnya.

Jawaban pihak Dinas Komindag yang diwakili Sahar Musyafak sangat mencengangkan peserta rapat itu. Pihaknya mewakili dinasnya tidak berani menaikkan target PAD di tahun 2019 dengan alasan dinasnya masih seumur jagung yakni dua tahun.

“Dinas kami setelah berubah menjadi OPD masih berjalan dua tahun ini, maka kami masih menata dan tidak berani menaikkan target PAD,” akunya.

Persoalan lain yang dimunculkan dalam rapat siang itu, Dinas Komindag sedang membenahi pasar tradisional dan baru beberapa saja yang sudah memulai aktifitasnya sehingga tidak mungkin menerapkan retribusi kios yang dipakai pedagang.

“ Seperti di Pasar Bendo, kami belum menarik retribusi karena pedagang masih baru menempatinya,” ungkap Sahar.

Namun pria yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Munjungan ini dinasnya masih menghasilkan PAD seperti retribusi parkir Pasar Bendo yang dinilainya masih ada kontribusinya.

“Dari parkir pasar Bendo kita masih mendapat penghasilan yang lumayan besar,” pungkasnya. (ham)