Vidi Pastikan UMK di 2019 Naik

Kepala Dinas ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Lombok Utara, Vidi Ekakusuma.

TANJUNG,KANALINDONESIA.COM: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Lombok Utara, Vidi Ekakusuma, perkirakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik di 2019 ini. Sebab di Propinsi sudah naik sebesar 10,28 persen dari sebelumnya Rp 1.825.00, menjadi Rp 2.012.610, jadi kenaikannya sebesar Rp 187.610.

Namun, kenaikan ini belum bisa dipastikan jumlahnya, karena hal ini perlu dirapatkan terlebih dulu dengan dewan pengupahan serta semua unsur yang terlibat didalamnya.

“Jadi masalah inikan kita harus melalui rapat dengan dewan pengupahan dulu” ungkapnya, di samping jalan pengungsian, dusun Lekok, desa Gondang, Kecamatan Gangga. Jumat (2/11/2018).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat ini akan diadakan pertemuan dengan dewan pengupahan yang terdiri dari berbagai unsur. Selain dinas terkait, ada dari akademisi dan serikat pekerja, juga dari unsur pengusaha.

Namun, sebelum itu dilakukan, maka akan dilakukan survei terlebih dulu, tentang layak hidupnya seorang bujang. Dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa, terus dikalkulasi dalam setahun, itulah hasilnya. Sebab hal ini menjadi dasar hitungannya, yang memang sudah diatur dalam undang-undang.

“Dan rencananya sih minggu depan ini kita akan adakan rapat itu,” katanya.

Lanjutnya, Setelah survei selesai baru dihitung dengan formula dan disepakati bersama dengan semua unsur yang diundang. Hal ini akan dilakukan sampai ada kesepakatan, tentu disesuaikan dengan hasil UMP.

Kata Vidi, Insya Allah UMK kali ini akan naik. Sebab, dirinya juga berharap kenaikan itu. Namun dirinya belum bisa memastikan jumlah kenaikkannya sampai berapa persen, karena harus melalui hasil kesepakatan dari semua unsur tersebut.

“Dari hasil rapat itulah nanti kita tentukan naiknya berapa,” katanya.

Diakuinya, UMK sebelumnya sebesar Rp 1,8 juta. Namun dirinya belum bisa pastikan bisa naik sampai Rp 2 juta keatas. Karena banyak unsur yang akan dikaji dan dipertimbangkan dalam rapat tersebut.

“Ya saya kira dekatlah dari 1,8 itu naiknya dan kalau naik sampai berapa persen kita tidak berani menentukannya saat ini,” imbuhnya.

Setelah ada kesepakatan tersebut, baru diusulkan ke Gubernur. Juga UMK itu tidak mesti harus lebih dari UMP, karena bisa saja di bawah atau diatasnya. Namun, kalau tidak ditetapkan saat ini maka yang akan diberlakukan adalah hasil UMP.

“Makanya kalau sekarang tidak kita tetapkan maka UMP lah yang akan berlaku,”pungkasnya. (Idam)