Pasca Diluruk Kebalai Desa, Kades Pademawu Barat Akhirnya Realisasikan Raskin

PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM
Pasca Ngeluruk Kantor Balai Desa, Sejumlah Warga Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yang namanya telah dihapus haknya dari daftar sebagai penerima raskin, Selasa 06 November 2018, akhirnya menerima beras kebijakan Kepala Desa setempat.

Menurut Hairuddin, Ketua Forum Pemuda Pademawu sekaligus sebagai warga desa setempat mengatakan, kebijakan beras Kades Pademawu Barat kepada sejumlah masyarakatnya yang telah dihapus namanya dari daftar sebagai penerima raskin itu, pendistribusiannya diserahkan kepada Forum Pemuda Pademawu untuk direalisasikan kepada penerima.

“Kami, Forum Pemuda Pademawu (FPP) ini mendapat mandat amanah kebijakan beras kepala desa setempat untuk kemudian di distribusikan kepada penerima hak, bebarapa hari pasca sejumlah masyarakat ngeluruk kantor Balai desa Pademawu Barat,” kata Hairuddin, Ketua Forum Pemuda Pademawu Pamekasan, selasa (06/11).

Diberitakan sebelumnya, pada Kamis 04, Oktober 2018 lalu, Sejumlah Masyarakat Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, melakukan aksi ngeluruk Kantor Desa Setempat.

Merekan melakukan aksi, lantaran haknya sebagai penerima raskin telah dihapus dari daftar sebagai penerima beras dengan tampa ada sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah desa setempat.

Mereka kecewa dan harus malu, karena ketika datang ke kantor balai desa untuk mengambil haknya pada saat jadwal penerimaan beras berlangsung di kantor balai desa setempat itu terpaksa pulang hampa.

“Ea bagi kami masyarakat miskin yang betul-betul berhak memang merasa sangat dirugikan dan terkesan tidak di pedulikan. Sebab mereka yang dapat jatah justru malah banyak dari kalangan masyarakat yang lebih mampu dari kami yang melarat,” Tegas Zeini Werwer.

Sementara itu, Kepala Desa Pademawu Barat mengatakan, keresahan warga miskin terkait pembagian raskin yang ditengarai tidak tepat sasaran tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Pademawu Barat saja. Namun, juga pada warga miskin di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan dan bahkan di seluruh Indonesia.

Sebab, pendataan penerima raskin itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dan pihak kecamatan hanya menerima daftar penerima raskin.

“Kami tidak berani mengubah daftar nama penerima raskin, karena itu kewenangan BPS,” tuturnya.

Sementara M Sahrul, Selaku ketua BPD mengaku, bisa dipastikan jika setiap tahun akan terjadi perubahan tingkat perekonomian di tingkat masyarakat.(Nang/Ifa).