Hearing di Tunda, Adam Menilai Sikap Pemerintah KLU ke Kanak-Kanakan

Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) dan Anggota Forum Komunikasi Lombok Utara (FKMLU) bersama DPRD komisi II dan III juga perwakilan pemerintah saat melakukan hearing di aula sementara DPRD KLU, Selasa (6/11/2018).

TANJUNG, KANALINDONESIA.COM: Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) dan Anggota Forum Komunikasi Lombok Utara (FKMLU), menolak untuk melanjutkan hearing yang dilakukan di aula sementara DPRD Lombok Utara. Penolakan ini dilakukan serentak karena pemerintah yang diminta untuk hadir guna membahas persolan yang dihadapi masyarakat saat ini, malah tidak hadir.

“Jadi untuk apa kita teruskan, jika apa yang ingin kita tuntut tidak ada yang bisa menjelaskannya,” ungkapanya, Ketua Ampelu, Tarfiin Adam usai melakukan hearing di kantor aula sementara DPRD KLU, Selasa (6/11/2018).

Ia menjelaskan, untuk kedua kalinya melakukan hearing ke DPRD ini, namun sampai saat ini tetap gagal bertemu dengan pemerintah yang menangani persolan gempa ini. Padahal katanya, sebelum dilakukan hearing ini, pihaknya sudah bersurat terlebih dahulu secara resmi.

Dalam suratnya sudah jelas ditulis, meminta Bupati/Wabup, Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala BPBD juga Kadis Sosial untuk hadir, guna membahas persoalan yang ada supaya mendapatkan solusi. Namun yang hadir saat ini justru perwakilan saja.

“Ini hanya akan membuang waktu saja, tidak ada hasilnya, karena pasti hanya akan saling memberikan argumen saja tapi tidak ada solusinya,” jelasnya.

Ia berharap, Pemerintah jangan menganggap remeh persolan ini. Sebab persolan sangat urgent dan krusial, karena itu harus cepat dilakukan penanganan, apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan. Tapi Pemerintah tetap mengklaim bahwa sudah bekerja sesuai relasi dan aturan yang ada. Tapi buktinya sampai saat ini belum ada realisasinya.

Sebab, saat ini masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana lagi. Justru pemerintah yang menjadi satu-satunya harapan masyarakat, terkesan tidak serius dalam menangani persolan ini. Walupun, memang dilapangannya pemerintah sudah berjanji segera membentuk pokmas dan membagi buku rekening secara masif. Tapi nyatanya bantuan stimulan senilai Rp 50 juta tersebut tidak kunjung bisa diterima masyarakat.

“Buktinya sekarang sudah berbulan-bulan bentuk pokmas dan ada yang dapat buku rekening, tetapi bangunan rumah yang dijanjikan belum bisa dieksekusi, apalagi saat ini sekarang masuk musim hujan,” tegasnya.

Diakuinya, Dalam hal ini masyarakat cukup mengerti dan paham tentang proses penanganan bencana yang dilakukan pemerintah saat ini. Sebab itu masyarakat melakukan aksi demo bahkan meminta untuk melakukan hearing, guna berdiskusi supaya bisa sama-sama menawarkan solusi, bukan menambah masalah.

Bahkan dirinya menyayangkan pernyataan Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, yang menyebutkan bahwa dirinya (Bupati) tidak tahu-menahu persoalan hasil kesepakatan setelah demo yang dilakukan beberapa waktu lalu. Padahal keputusan tersebut sudah di tanda tangani oleh Wabup, Sekda juga DPRD.

“Keputusannyakan hanya meminta pemerintah agar sama-sama berangkat ke istana, menanyakan ke Presiden terkait penaganan saat ini,” jelasnya

Tapi justru, yang dipertontonkan pemerintah kepada masyarakat saat ini adalah ketidak kompaknya menanggapi persolan ini. Bagaimana bisa mengatasi persoalan ini, jika pemerintah saja tidak sama persepsinya. Padahal bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam birokrasi ini.

Ia menilai bahwa sikap yang ditunjukkan pemerintah ini merupakan sikap yang ke kanak- kanakan. Karena tidak seharusnya hal semacam ini patut diketahui publik. Lanjutnya, boleh saja jika seumpamanya telah terjadi perseteruan di internal bupati dan wabup. Tetapi hal itu harus tetap dijaga, supaya masyarakatnya tidak tahu. Apalagi saat ini masih dalam kondisi bencana.

“Karena itu, lebih baik mereka saja yang instropeksi dirinya, jangan hanya kita saja yang disuruh instropeksi,” kesalnya.

Terpisah, Kasubbag, Protokoler Bagian Humas Setda Lombok Utara, Imam Safwan saat di konfirmasi mengaku,bahwa saat ini bupati sedang berada diluar daerah karena ada urusan mendadak, karena itu tidak bisa menghadiri hearing yang sudah dijadwalkan tersebut.

Diakuinya, sebelumnya surat permintaan hearing tersebut, sudah diperlihatkan ke Wabup, Syarifudin. Namun Wabupnya mendisposisikannya ke Sekda, H Suardi. Namun karena ada kegiatan di Mataram, Sekda juga tidak bisa menghadirinya.

“Sudah saya tunjukkan suratnya ke Pak Wabup, dan Pak Wabup disposisi ke Sekda. Tapi berhubung Pak Sekda ada kegiatan di Mataram, maka beliau tidak bisa hadir,” pungkasnya.

Perlu diketahui, untuk melanjutkan hearing ini tergantung waktu yang akan ditetapkan oleh DPRD. Dengan jaminan bisa memastikan kehadiran Bupati/Wabup, Sekda, Kepala Bappeda dan Kepala BPBD juga Kadis Sosial. Jika tidak, pihaknya akan melakukan aksi demo lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi.(Idam)