Willem Tegaskan Masyarakat Bisa Kelola Langsung Dana Rp 50 Juta

Hearing, Wakil Bupati KLU, Sarifudin bersama Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) saat temui Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei (tengah baju putih) diruangan rapat BNPB, Rabu (14/11/2018).

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Wakil Bupati KLU, Sarifudin bersama Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) temui Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, untuk pertanyakan soal penyaluran bantuan stimulan Rp 50 juta. Hasil pertemuan itu disepakati bahwa dana stimulan Rp 50 juta bisa dikelola penuh masyarakat dalam pokmas, tanpa melalui pihak ketiga.

Kepala BNPB Pusat Willem Rampangilei menerima rombongan Wabup dan AMPELU dengan baik. Ia mengatakan, pertemuan tersebut juga menjadi bagian komunikasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat .

“Dalam hal ini saya melihat ada indikasi kebijakan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat dalam hal pembangunan kembali rumah ini,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (14/11/2018).

Willem sangat mengapresiasi kedatangan rombongan Wabup dan AMPELU. Sebab dirinya bisa berdialog dari A-Z untuk menemukan pemahaman yang sama tentang kebijakan pemerintah. Menurutnya, ada sedikit komunikasi publik yang tidak lancar yang terjadi di KLU.

“Dengan adanya pertemuan ini sangat baik sehingga saya harapkan proses pembangunan kembali kerumah ini bisa selesai secepat-cepatnya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini masih ada pemahaman uang stimulan itu tidak sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Padahal yang sebenarnya harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat.

“Dan memang prosedur nya sudah saya jelaskan, bahwa uang tersebut dari pemerintah pusat dari BPBD langsung ke tabungan masyarakat,” jelasnya.

Lanjutnya, Penggunaannya pun sepenuhnya dikelola oleh masyarakat melalui Pokmas. Pengelolaannya tidak harus melalui pihak ketiga. Sebab memang mekanismenya sudah jelas, untuk membangun kembali rumah masyarakat harus membentuk pokmas dulu.

“Kenapa harus melalui pokmas karena agar lebih efisien dalam rangka mempertanggung jawabkan proses keuangannya,” sambungnya.

Disampingnya itu, Pokmas memiliki fungsi pengawasan. Contohnya dalam verifikasi rumah yang rusak agar tidak ada manipulasi status. Karena jangan sampai ada kejadian rumah yang rusak ringan menjadi rusak berat.

“Itulah pentingnya Pokmas itu nantikan bisa ketahuan, karena ini sebagai salah satu bentuk pengawasan publik,” katanya.

Disinggung adanya indikasi aturan pemerintah daerah khususnya KLU yang memepersulit masyarakat, Willem mengatakan, tidak ada istilah mempersulit masyarakat dalam hal ini. Semua pihak sudah bekerja keras. Hanya saja persoalannya terletak dikomunikasi publik yang tidak terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat.

“Dari pusat tidak pernah mengharuskan menggunakan rumah Risha, mereka bebas memilih Riko dan sebagainya itu,” akunya.

Ia menegaskan, opsi juknis untuk bantuan ini adalah diberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat. Hal itu tentu harus di sesuaikan dengan ketentuan pemerintah, bahwa rumah yang dibangun harus tahan gempa .

“Terkait bulan Maret harus selesai itu memang sudah diperintahkan oleh presiden bahwa harus selesai sampai Maret,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati KLU Sarifudin mengatakan akan meneruskan informasi ini ke masyarakat. Yakni Pokmas itu tidak memang harus diarahkan ke aplikator, dan uangnya bisa dikelola masyarakat melalui Pokmas.

“Sehingga tidak seharusnya Risha bisa membangun yang lainya, tapi dengan ketentuan rumah tahan gempa,” katanya.

Jika masyarakat memilih membuat rumah dari kayu, maka uang itu dikelola oleh Pokmas dan membeli sendiri ke agen kayu yang ada.

Disampingnya itu tidak ada pemaksaan harus menggunakan Risha melalui aplikator. Karena memang pemerintah mengimbau Risha itu tidak mutlak harus menjadi pilihan.

“Sehingga tidak wajib saya kira kalau kita mengarahkan masyarakat ke Risha,” sambungnya.

Ia melanjutkan, apapun pilihan masyarakat sebaiknya segera direalisasikan. Sepanjang hal tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

Terpisah, Koordinator Umum AMPELU Tarfiin Adam mengapresiasi BNPB Pusat yang memberikan jawaban lugas itu. Bahkan BNPB memberikan keluasan kepada masyarakat untuk melihat jenis rumah yang diinginkan.

” Yang penting tahan gempa,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, BNPB juga akan membuat surat imbauan kepada KLU terkait penjelasan uang itu bisa dikelola masyarakat .

“Dan kita akan bantu Pemerintah untuk lakukan proses percepatan pemulihan. Entah itu dalam hal pengawasan nanti itu terhadap upaya percepatan pemulihan ini,” pungkasnya. (Idam)