Kunjungi Staf Kepresidenan, AMPELU Serahkan Dokumen Petisi


SERAHKAN: Rombongan Wabup KLU dan Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPLU) saat menyerahkan Dokumen petisi kepada Staf Khusus Presiden Kedeputian V, Ratna Dasahasta di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/11/2018).

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Rombongan Wakil Bupati (Wabup) KLU dan Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara (AMPELU) sudah mengunjungi BNPB dan DPR RI juga KPK kemarin (red). Jumat (16/11/2018) melanjutkan pertemuannya di kantor staf Kepresidenan RI . Kali ini rombongan mereka diterima oleh Staff Khusus Presiden Kedeputian V Kantor Staff Presiden Ratna Dasahasta.

Wabup KLU, Syarifudin menuturkan pada Ratna, pihaknya datang untuk membawa aspirasi masyarakat KLU yang terkena bencana. Saat ini kondisi KLU sangat memprihatikan karena bantuan yang belum kunjung terealisasi.

“Dalam hal ini tentu kami berharap ke pemerintah pusat untuk segara merealisasikan bantuan yang akan diberikan ke masyarakat,” Ungkapnya, diruangan kerja staf kepresidenan, Jumat (16/11/2018).

Saat ini sudah memasuki empat bulan pascagempa. Namun belum ada tanda-tanda kepastian meskipun saat ini juga masih dalam proses. Sebagai pimpinan daerah, ia berharap semua bisa berjalan lebih cepat.

Sebab saat ini sudah muncul tanda opsi ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut dilihatnya dengan beberapa kali masyarakat sudah melakukan aksi demo di Pemerintahan KLU.

” Karena itulah saya memfasilitasi untuk mengawal teman teman agar bisa bertemu dengan dengan pemangku kebijakan masalah gempa ini,” sambungnya.

Syarifudin mengatakan, dengan pertemuan tersebut dirinya berharap ada jawaban yang bisa diterima perwakilan masyarakat yang datang ke pusat. Sehingga ketika pulang ke KLU bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat.

“Ada banyak penolakan terhadap Risha. Dimana kategori rumah yang diberikan pemerintah tidak bisa dirubah dan di ganggu gugat menurut BNPB,” jelasnya.

Ketua AMPELU, Tarfiin Adam juga menambahkan, kunjungan ke istana ini adalah untuk menagih janji Presiden pasca kunjungannya ke KLU. Diakuinya, saat kunjungan itu secara jelas pak Jokowi sudah mengatakan, bahwa bantuan yang akan diberikan dalam bentuk uang, bukan dalam rumah.

“Disana memang dikatakan bahwa sejumlah nominal uang yang dijanjikan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kunjungannya ini juga sekaligus untuk menyampaikan langsung kepada presiden, terkait dokumen petisi juga hasil analisa terkait aturan penanganan gempa yang sudah dibuat. Baik itu aturan BNPB, Kemenkeu, dan PUPR.

Karena yang diinginkan masyarakat saat ini, supaya bantuan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, dalam bentuk uang.

“Dan tidak kemudian harus melalui pihak ketiga atau melalui kontraktor gitu,” tegasnya.

Hal ini direspon Staf khusus Presiden Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ratna Dasahasta. Ia menyimpulkan, masyarakat KLU meminta bantuan yang dijanjikan presiden dalam bentuk cash. Sehingga nanti hunian tetap (huntap) bisa dibangun sendiri oleh masyarakat.

“Mungkin saya juga perlu menyampaikan, di PUPR itu ada aturannya bahwa untuk penaganan gempa atau sosial lain sebagainya sudah ada patokannya. Jika tidak mengikuti itu, maka uang tidak akan keluar,” jelasnya.

Ia mengatakan, di PUPR sudah memiliki skemanya, baik itu bencana alam, sosial dan bencana lainnya. Hal tersebut sudah ada pakemnya, sehingga ia khawatir jika tidak mengikuti maka dana tidak bisa dicairkan.

“Malah nanti tidak bisa keluar sama sekali,” sambungnya.

Meski begitu, Ratna mengatakan akan menyampaikan pada tim yang menangani bencana dan presiden Joko Widodo nantinya. Ia berharap tidak ada lagi aksi demo di KLU.

“Karena jangan sampai semua dirugikan,” katanya.

Ia melanjutkan, meski penanganan terkesan lama, ia meminta pada warga untuk bersabar. Proses penanganan bencana diakuinya cukup panjang.

Baik itu penganggaran hingga realisasinya kadang tidak semua seperti yang diinginkan. Sebab penanganan bencana tersebut bukan hanya membangun satu atau dua rumah.

“Saya tegaskan lagi bahwa aspirasi yang sudah kalian berikan ini akan saya sampaikan kepada yang berhak melakukan itu. Jangan ada demo lagi-lagi kalau bisa,” tutupnya. (Idam)