Forum Kajian Hukum dan Demokrasi Gelar Diskusi Kasus Hasil Kongres IPPAT

JAKARTA, KANLINDONESIA.COM: Forum Kajian Hukum dan Demokrasi menggelar diskusi terkait kasus hasil Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Makassar, tanggal 27-28 Juli 2018 yang tak kunjung selesai.

Bahkan, sejumlah anggota IPPATtanggal 26 September 2018 melayangkan surat gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Nungki Kartikasari, Koordinator Forum Kajian Hukum dan Demokrasi mengatakan dalam diskusi ini para pihak yang bertikai dalam kongres IPPAT tersebut saling menjelaskan kejadian saat kongres berlangsung yang dari awal sudah memanas.

“Pihak Tergugat adalah Ketua Umum dan Sekretaris PP IPPAT Periode 2015-2018, panitia pelaksana kongres, serta jajaran Presidium Kongres VII IPPAT yang diselenggarakan di Makasar tanggal 27-28 Juli 2018. Gugatan ini merupakan puncak dari keberatan para anggota atas hasil kongres IPPAT yang diduga sarat kecurangan, manipulasi, intimidasi serta bertentangan dengan AD/ART organisasi,” ujar Nungki kepada Kanalindonesia.com di Jakarta, Minggu (18/11/2018).

Menurutnya, sebelum melayangkan gugatan ke PN Jakarta Barat, mereka berupaya menyelesaikan kisruh pasca Kongres VII di Makasar secara kekeluargaan. Termasuk meminta penyelesaian sengketa tersebut kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM pada Agustus lalu.

“Wajar jika anggota IPPAT menggugat soal kisruh pasca kongres ke pengadilan, karena kepastian hukum dan keadilan bagi anggota organisasi harus ditegakan, terlebih IPPAT merupakan organisasi pejabat pembuat akta tanah yang memiliki irisan langsung dengan kepentingan publik,” kata Nungki.

Ditambahkan Alvon Kurnia Palma, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat, alasan keberatan atas hasil Kongres VII IPPAT di Makasar antara lain bahwa pada pelaksanaan pemilihan Ketua Umum, kongres diwarnai kejanggalan tentang jumlah total suara pemilih. Terdapat kelebihan surat suara di dalam kotak suara yang dihitung dengan jumlah total pemilik hak suara dalam kongres.

“Selisih suara sebesar 320 dari daftar pemilih tetap pada saat pembukaan kongres untuk penghitungan quorum rapat berjumlah 3.787 suara, dimana formatur calon ketua umum 4212 suara, calon MKP (Majelis Kehormatan Pusat) 3892 suara. Artinya ada perbedaan jumlah suara pada saat memilih caketum dengan MKP yaitu sejumlah 425 suara tidak sah,” jelas Alvon.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan krusial lain misalnya terdapat anggota luar biasa yang seharusnya tidak mempunyai hak suara namun memberikan hak suara sama seperti anggota biasa.

“Bahkan ada surat suara yang berbeda warna, yang kemungkinan dicetak di dua tempat yang berbeda, yakni di Makassar dan Jakarta,” ungkap Alvon.

Sementara itu, Dr. Syafran Sofyan selaku Ketua Umum PP IPPAT Periode 2015-2018, bahwa berdasarkan berita acara kongres sudah berjalan sesuai dengan ketetapan AD/ART.

Menurutnya, isu-isu terkait kecurangan atau kejanggalan dalam kongres IPPAT harus dipertanyakan. Pasalnya bagi Sofyan banyak isu-isu yang kemudian belum bisa dibuktikan kebenarannya. Seperti lebihnya surat suara dan adanya perbedaan warna surat suara

“Saya pastikan bahwa kelebihan surat suara itu tidaklah benar, karena apa yang dicetak sudah sesuai dengan berita acara. Dan terkait adanya surat suara yang berbeda warna, itu juga tidaklah tepat karena surat suara dicetaknya di satu tempat,” kata Sofyan.

Ia juga menepis bahwa dirinya menerima sejumlah uang dari salah satu kandidat calon ketum IPPAT untuk membantu pemenangan calon tersebut.

“Saya akan memberikan Rp 1 Miliar kalau bisa membuktikan bahwa saya menerima uang dari salah satu calon,” tutur Syafran. @Rudi